BERITA INDUSTRI

Membangun Reputasi Batik Lewat Batik Mark


Rabu, 24 April 2013

Pasca pemberlakuan China-ASEAN Free Trade Area (CAFl'A) 2010, pasar batik domestik nyaris dibanjiri produk "batik" asal China. Tengok saja di Blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta, puluhan gerai pakaian menjual beragam jenis batik. Bagi orang awam kebanyakan, sulit membedakan pakaian antara tekstil bermotif batik dan batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi produksi dalam negeri.
Pernah seorang bupati asal salah satu kabupaten di Pulau Jawa tertipu membeli batik, ia rela merogoh kocek Rp1,5 juta untuk membeli batik sablon yang disangka batik tulis asli. Kejadian yang dialami bupati tersebut hanya satu dari kasus serupa yang dialami konsumen ketika membeli batik.
Orang awam kebanyakan sulit membedakan batik tulis, batik kombinasi, dan batik cap. Alih-alih membeli pakaian batik asli, konsumen justru membeli tekstil bermotif batik. Dan, jumlah konsumen pembeli tekstil motif batik ini sangat besar karena warna dan motifnya menarik.
Mengantisipasi kondisi ini, Kementerian Perindustrian menerbitkan Permen No. 74/2007 tcntang Penggunaan Batikmark. Logo Batik MarkBatik Indonesia juga sudah terdaftar di Ditjen HKI, Kemenkumham. Dengan kepastian HKI ini, maka logo batik tulis berwarna emas, batik kombinasi berwarna perak, dan batik cap berwarna putih.
Kepala Seksi Pemasaran Balai Besar Kerajinan dan Batik, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kemenperin, Aan Eddy Antana mengatakan produsen batik mengajukan permohonan kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) untuk mendapatkan sertifikasi Batikmark. "Pihak kami akan menindaklanjuti dengan mengambil sampel batik untuk diuji di laboratorium apakah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)," katanya kepada Jumal Nasional di fakarta, Selasa (23/4).
Untuk mengajukan sertifikasi penggunaan label Batik Mark Indonesia (BMI), Industri Kecil Menengah (IKM) batik dikenakan Rp 1,7 juta dan pengiriman infrastruktur Rp640 ribu per orang per hari.
Sejauh ini, baru 106 IKM batik yang mendapatkan sertifikasi label BMI. Total IKM batik yang terdata di Indonesia hampir 50 ribu IKM. Rendabnya jumlah IKM batik memakai BMI tak lepas dari minimnya sosialisasi, minat produsen, dan urgensi menggunakan logo BMI.
Kepala Divlsi Usaha BBKB Yogyakarta, Siti Rohmatul Umah mengatakan sejauh ini sertifikasi masih dilakukan untuk produsen batik di Man Jawa. "Di daerah belum ada, kami yang akan ambil langsung sampel batik untuk diuji," katanya.
Dalmini, dari Batik Tulis Kebon Indah, binaan BBKB mengatakan manfaat sertifikasi BMI memberikan kepercayaan konsumen membeli batik. "Kalau dulu kan konsumen ragu-ragu beli batik, ini batik tulis atau cap kan enggak tau," katanya.
Menurut Sunhaji, dari Sungsang Batik, belum banyak masyarakat yang tabu soal sertifikasi logo BMI. "Sebelum pakai logo Batikmark, penjualan batik masih laku," katanya.
Sunhaji ikut mengkuti binaan BBKB karena tergiur manfaat disertakan dalam beragam pameran batik yang digelar Kementerian Perindustrian. Dengan mengikuti program pameran diharapkan mendorong penjualan batik.
Dirjen IKM Kemenperin, Euis Saedah mengatakan tantangan dalam sosialisasi BMI menyakinkan produsen batik akan manfaat pemakaian logo Batikmark. "Karena ada produsen yang merasa batiknya laku meski tanpa logo," katanya.
Oleh karena itu, diupayakan berbagai strategi pemasaran dan pencitraan logo Batik Mark di sejumlah toko modern dan pusat perbelanjaan di kota besar, seperti di Jakarta. Langkah ini diharapkan mengedukasi konsumen untuk membeli batik orisinal Indonesia.
Pada 2014, pemerintah si mengalokasikan Rp200 juta fii untuk mendukung sertifikasi logo batik 200 IKM batik. Hanya saja, program ini masih berpusat di Pulau Jawa.
"Batik Indonesia berlogo j Batik Mark sudah ekspor ke mancanegara. Cuma masih ada tantangannya soal selera konsumen di sana. Di Amerika masih agak susah karena mereka bilang motif batik kita terlalu crowd," katanya.

sumber : Jurnal Nasional

Share:

Twitter