BERITA INDUSTRI

Impor Komputer Ketat


Jumat, 4 Januari 2013

Jakarta, Kompas - Pengaturan impor telepon seluler, komputer jinjing, dan komputer tablet dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan industri di dalam negeri. Para produsen ketiga produk tersebut diminta untuk melakukan produksi di Indonesia sehingga diperoleh nilai tambah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan saat berkunjung ke Redaksi Kompas, di Jakarta, Kamis (3/1). "Bayangkan, setiap tahun ada sekitar 70 juta unit yang kita impor. Ini bukan jumlah yang sedikit. Kita harus dorong hilirisasi supaya bisa diproduksi di dalam negeri," katanya.

Nilai impor telepon seluler (ponsel) pada 2011 mencapai 3,07 miliar dollar AS atau melonjak 89,51 persen dari realisasi 2009. Hal serupa juga terjadi pada komputer jinjing. Nilai impornya bahkan naik hingga 963,39 persen menjadi 23,82 juta dollar AS tahun 2011. Demikian pula dengan impor komputer tablet yang naik 105,75 persen menjadi 1,09 miliar dollar AS pada 2011.

Menurut Mendag, seiring dengan semakin meningkatnya volume impor ketiga jenis produk tersebut yang tidak memenuhi standar, standar mutu dan teknis produk tersebut harus lebih diperhatikan untuk melindungi kepentingan konsumen.

"Dalam permendag ini, setiap telepon seluler, komputer jinjing, dan komputer tablet yang diimpor harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang berlaku," katanya.

Dia mengatakan, negara produsen ketiga produk tersebut memahami kebijakan tersebut dan berkomitmen untuk berproduksi di Indonesia. Salah satunya adalah Foxconn Technology Group. "Foxconn akan mulai beroperasi di Indonesia tahun ini. Sebelum beroperasi, mereka akan memperjelas kerja sama dengan mitra lokal. Mereka sudah mengonfirmasikan ke Kepala BKPM, saya, dan Menperin bahwa mereka akan menyelesaikan kemitraannya dengan mitra lokal," katanya.

Foxconn Technology Group merupakan perusahaan manufaktur di Taiwan yang saat ini melayani perakitan produk milik Apple, seperti iPad dan iPhone. Investasi tahap pertama pembangunan pabrik Foxconn membutuhkan area seluas 50 hektar. Pabrik Foxconn tersebut akan diletakkan di sekitar Jakarta dan Banten. Tahap kedua dan ketiga masing-masing membutuhkan area seluas 200 hektar.

Proyek Foxconn asal Taiwan tersebut memiliki nilai investasi mencapai 10 miliar dollar AS dalam jangka waktu 5-10 tahun. Rencananya, proyek akan dilakukan dalam tiga tahap. Proyek ini akan menyerap sekitar 300.000 tenaga kerja dari semua level keahlian, termasuk 60.000 insinyur.

Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, kehadiran Foxconn diharapkan menekan impor ketiga produk tersebut hingga 50 persen. Selain itu, alih teknologi juga diharapkan tercipta. Perusahaan tersebut akan fokus pada pembuatan ponsel merek lokal dengan menggandeng perusahaan lokal, salah satunya PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Selain untuk menekan ketergantungan pada produk impor dan mendorong hilirisasi, pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Gita menambahkan, pengaturan impor ke depan akan terus diperluas ke produk-produk lain. Tujuannya bukan untuk menghambat impor, melainkan mendorong produsen membangun basis produksi di dalam negeri serta pertimbangan perlindungan konsumen.

Pelabuhan tertentu

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bahrul Chairi mengatakan, impor ketiga jenis produk tersebut hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut dan udara tertentu. Pelabuhan laut yang diperbolehkan adalah Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar. Sementara itu, bandaranya adalah Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, serta Sultan Hasanuddin di Makassar.

Dia mengatakan, berdasarkan ketentuan, ponsel, komputer jinjing, dan komputer tablet yang diimpor hanya dapat diperdagangkan dan atau dipindahtangankan kepada distributor serta tidak kepada pengecer ataupun konsumen langsung. "Jadi, importir tidak bisa langsung menjual ke pengecer atau konsumen. Mereka hanya bisa menjual ke distributor. Ketentuan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2013. Bagi pengapalan yang sudah berjalan sebelum 1 Januari diberikan kelonggaran waktu hingga 28 Februari 2013," ujarnya.

Menurut pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi, kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut patut diapresiasi. Langkah tersebut sangat efektif untuk meminimalisasi masuknya produk-produk yang tidak bermutu dan merugikan konsumen. Menurut dia, perhatian baik aspek teknis dan kelengkapan diperlukan untuk menyaring ketiga produk impor tersebut. Dengan demikian, produk-produk yang sedianya akan diperjualbelikan kepada masyarakat lebih terjamin mutu dan keasliannya.

Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia Ina Hutasoit juga menyatakan mendukung langkah Kementerian Perdagangan tersebut. Ketentuan tersebut memberi jaminan dan keamanan bagi pelanggan yang selama ini kurang mendapat jaminan.

Selama ini banyak produk ponsel impor yang tidak memiliki cabang di Indonesia sehingga menyulitkan pelanggan saat membutuhkan garansi atau kejelasan produk yang mereka beli.

sumber : Kompas

Share:

Twitter