BERITA INDUSTRI

Megaproyek Pasir Besi Ditolak


Kamis, 6 September 2012

BANDUNG-Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Garut menolak rencana investasi pembangunan pabrik pemurnian pasir besi dari investor China di kawasan Garut Selatan.

Sekretaris Jenderal HSNI Garut Lukman Nurhakim mengatakan jika pabrik pengolahan pasir besi yang menelan investasi US$1,5 miliar itu terealisasi justru akan merusak biota laut di pesisir pantai selatan Garut.

"Kami menolak keras rencana tersebut. Pabrik ini dapat merusak kekayaan hayati pantai Garut Selatan," katanya, Rabu (5/9).

Menurutnya, pendirian pabrik berkapasitas 6 juta ton itu sudah pasti bakal dibarengi dengan pembangunan dermaga atau pelabuhan sebagai sarana pengangkutan pasir besi.

"Ini sesuai dengan aturan pemerintah barang-barang olahan pasir besi tidak bisa diangkut melalui jalur darat, melainkan harus menggunakan jalur laut," katanya.

Lukman menuturkan kehadiran pabrik dengan modal raksasa itu dari sisi ekonomi dan kesejahteraan warga bisa menguntungkan. Namun, menurutnya, pemerintah daerah juga harus melindungi kekayaan hayati.

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Yerri Januar mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi perihal detail investasi pasir besi tersebut.

"Memang pengeluaran izin tersebut kewenangannya ada di daerah. Namun, sampai saat ini kami belum menerima rekomendasi izin baru," ungkapnya.

Hal ini dinyatakan telah sesuai dengan surat edaran Gubernur Jabar tentang moratorium pertambangan pasir besi di wilayah Jawa Barat Selatan 2011.

Adapun, salah satu poinnya adalah menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk kegiatan eksplorasi maupun produksi usaha pertambangan hingga diterbitkannya wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah usaha pertambangan (WUP) oleh Kementerian ESDM.

"Meskipun masih dalam rencana investasi, investor harus menempuh perizinan terlebih dahulu. Ada banyak izinnya. Kalau mereka [investor] mau mendirikan pabrik pengolahan pemurnian pasir besi, kami minta kabupaten untuk mengaitkan itu," katanya.

Tak Melanggar

Kepala Dinas Sumber Daya Air Mineral dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut Uu Saepudin mengatakan nota kesepahaman investasi dengan investor China untuk penambangan pasir besi di sepanjang pantai selatan Jawa Barat tidaklah melanggar motarium penambangan pasir yang dikeluarkan Gubernur Jabar.

Pada salah satu klausul moratorium itu telah dinyatakan bahwa bagi hasil pasir besi yang hendak diekspor sebaiknya tidak menggunakan jalur darat dan harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu di wilayah setempat.

"Hal ini juga sesuai dengan amanat UU bahwa setiap daerah untuk sementara waktu tidak mengeluarkan izin baru [penambangan pasir] dahulu kecuali PP mengenai pelelangan pengelolan sumber daya alam itu sudah keluar," kata Uu.

Oleh karenanya, investasi yang ditaksir mencapai Rp90 triliun tersebut sama sekali tidak melanggar aturan yang berlaku. Di samping itu, nota kesepahaman telah resmi dilakukan antara pemerintah pusat dan pengusaha yang bersangkutan.

Sementara itu, Pemkab Garut hingga kini masih menunggu realisasi dari kesepakatan yang telah dijalin.

Kementerian Perindustrian pekan lalu merilis rencana investasi pasir besi itu yang ditargetkan bisa menyerap 16.000 tenaga kerja. Investasi tersebut rencananya membutuhkan lahan seluas 50 hektare.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan rencana investasi pada sektor industri hulu logam melalui pembangunan pabrik pengolahan pasir besi dilakukan untuk memproduksi direct reduced iron (DRI) dan baja.

Investasi ini dilakukan oleh dua perusahaan China yakni Oriental Mining and Minerals Resources Co Ltd dan Rui Tong Investment Co Ltd. Pabrik ini rencananya berkapasitas 6 juta ton per tahun yang terbagi dalam empat tahap pelaksanaan.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan China adalah negara besar dan termasuk salah satu negara potensial dalam pengembangan industri logam hulu dan sektor lainnya.

sumber : Bisnis Indonesia

Share:

Berita Serupa

Twitter