JAKARTA – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang ideal untuk industri kecil dan menengah (IKM) sebesar 30 persen. Besaran angka tersebut dinilai ideal untuk mendorong produksi dan menciptakan kewirausahaan baru.

"Industri IKM ini terkait dengan produksi. Kami dorong untuk memperbanyak sektor produksi, jangan 6 persen, minimal seharusnya 20 persen, target idealnya 30 persen," kata Airlangga, kemarin.

Dia menjelaskan, dengan memperbanyak penyaluran kredit usaha rakyat kepada IKM, produksi bisa ditingkatkan. Peningkatan produksi akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya sektor unggulan seperti logam, garmen, dan sepatu.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Gati Wibawaningsih, memaparkan, penyaluran KUR hingga Juli 2017 mencapai Rp 52,2 triliun atau 47 persen dari target sebesar Rp 110 triliun. Penyaluran kredit tersebut termasuk untuk sektor industri pengolahan (IKM) sebesar Rp 3,30 triliun (6 persen).

Penyaluran KUR masih didominasi beberapa provinsi, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. "Berdasarkan pulau, masih didominasi Jawa 56 persen, diikuti Sumatera 19 persen, dan Sulawesi 10 persen," kata Gati.

Airlangga mengatakan modal merupakan salah satu faktor penting bagi IKM dalam mengembangkan usaha Namun mayoritas industri kecil-menengah kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan karena beberapa alasan, antara lain tidak memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Untuk meningkatkan akses pembiayaan, pemerintah meningkatkan akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta Pemodalan Nasional Madani (PNM).

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan bagi debitor program pembiayaan atau kredit untuk pengusaha ultra mikro. Program ini menyasar kalangan pengusaha kecil yang tak terjangkau perbankan karena tak memiliki aset untuk syarat agunan pinjaman di hampir semua sektor, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. "Kami akan memberikan pendampingan dan edukasi berupa pemahaman untuk yang ingin berusaha dan bagaimana mengelola uang di lembaga jasa keuangan."

Wimboh menuturkan, program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kecil di daerah untuk mengakses sektor keuangan. Program itu juga sejalan dengan strategi inklusi keuangan pemerintah yang ingin merambah semua sektor lapisan masyarakat. Suku bunga yang dibebankan kepada masyarakat dalam program ini berkisar 9-11 persen.