BERITA INDUSTRI

Indonesia Hadapi Revolusi Industri Keempat


Selasa, 14 Juni 2016

Sumber : Investor Daily

JAKARTA – Indonesia harus siap menghadapi revolusi industri keempat. Pada revolusi industri keempat, semua mesin dihubungkan melalui sistem internet atau dikenal dengan cyber.

Ketua Umum Yayasan Indonesia Forum (YIF) Raden Pardede mengatakan, saat ini, Indonesia harus menyongsong revolusi industri keempat, sehingga harus ada pandangan jauh ke depan untuk mempersiapkan apa yang ingin dan yang harus dicapai.

“Kami ingin membuat kajian berupa roadmap industri di Indonesia dalam menyongsong revolusi industri keempat. Perkembangan teknologi sudah terjadi sangat cepat dan tidak terbendung di berbagai sisi,” kata Raden saat diskusi The Four th Industry Revolution, Senin (13/6).

Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada 1774, revolusi industri kedua terjadi di Amerika Serikat (AS), dan revolusi industri ketiga terjadi pada 1969 di AS.

Raden mengatakan, berbeda dengan revolusi industri ketiga di mana mesin bekerja sendiri- sendiri, pada revolusi industri keempat semua mesin dihubungkan melalui sistem internet atau dikenal dengan cyber. Dengan begitu, kompleksitas dari industri pun meningkat. Raden mencontohkan, untuk industri elektronik dan kimia, dalam lima tahun mendatang, sebanyak 60-77% dari industri tersebut akan menerapkan sistem digital. “Ini yang akan dihadapi dalam waktu dekat, kita harus tahu mengapa kita harus masuk ke sini. Kedua, bagaimana kita bergabung di revolusi industri keempat, sedangkan Indonesia masih bermain pada level industri 2 dan 3. Kita masih old revolusi. Bagaimana kita harus bereaksi atau merespons, dan menyiapkan diri agar kita mendapatkan manfaat dan mengurangi ancaman dari revolusi industri keempat,” papar Raden.

Menurut Raden, karakteristik revolusi industri tahap empat ini adalah pada kecepatannya dan proses ini hampir terjadi di setiap negara yang sudah melakukan transformasi pada taraf produksi. Untuk itu, Raden menekankan Indonesia harus bisa mengantisipasi keuntungan dan manfaat dan menghadapi tantangan yang serius.

“Revolusi teknologi akan dapat memperbaiki kualitas hidup. Pada saat yang sama, revolusi ini juga distraktif termasuk terhadap pekerja. Contoh digital teknologi memberikan peluang bagi bisnis, masyarakat, dan bagi pemerintah, tapi juga ada ancamam kalau tidak bisa mengontrolnya, terutama yang terkait masalah skill. Ini yg sedang dihadapi di dunia juga, karena juga bisa menyebabkan inquality,” kata Raden.

Dengan perubahan yang sangat cepat, dia menuturkan, Indonesia juga harus siap dengan kejutan-kejutan akibat revolusi industri keempat ini. Akan ada perubahan ekspektasi konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk, dan jasa. Antisipasi dari pemerintah adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Ini masalah yang sangat besar yang akan kita hadapi,” tegas Raden.

Jika dibandingkan Februari 2015, pada Februari 2016 jumlah orang yang bekerja justru turun 200 ribu orang. Harus ada komitmem untuk cepat menyesuaikan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja, baik di sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang tidak relevan dengan sistem yang sekarang.

“Indonesia masih di old industri, kita masih menggunakan keterampilan rendah dan menengah. Kita butuh tenaga kerja yang banyak, proses kita kebanyakan analog, padahal kita harus masuk ke industri digital. Masalahnya, revolusi industri keempat ini juga sifatnya distraktif,” kata Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua IV YIF John Riady mengatakan, revolusi industri keempat menapaki semua negara, baik negara maju atau berkembang. Dengan demikian, Indonesia harus beradaptasi.

“Kita harus beradaptasi, harus berubah, tapi jangan kebablasan. Tapi, kalau tidak berubah sama sekali juga bahaya,” kata John.

Anggaran Kemenperin

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 3,51 triliun untuk mencapai sasaran dan target pembangunan industri. Sebelumnya, dalam pagu indikatif 2017, Kemenperin mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3,16 triliun.

“Sehingga total alokasi anggaran yang kami usulkan untuk tahun 2017 menjadi Rp 6 triliun. Hasil kesimpulan raker, Komisi VI DPR dapat memahami. Selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR dan akan dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun Anggaran 2017 dan Langkah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (13/6).

Komisi VI DPR RI juga dapat memahami pagu indikatif Kemenperin Anggaran 2017 sebesar Rp 3,16 triliun yang berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016.

“Adapun perincian alokasi belanja Rp 3,16 triliun adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp 697 miliar, belanja operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan kantor maupun gedung sebesar Rp 169 miliar, ser ta belanja non-operasional sebesar Rp 2,29 triliun,” tutur Saleh.

Share:

Twitter