BERITA INDUSTRI

Industri Mesin Perkakas Sulit Berkembang


Selasa, 29 Maret 2016

Sumber : Bisnis Indonesia

JAKARTA - Program penghiliran yang tidak diikuti dengan pengembangan industri penunjang menyebabkan produsen barang modal sulit berkembang akibat pasar dikuasai produk impor.

Rudy Andriyana, Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (Asimpi), mengatakan seiring dengan bergulirnya program penghiliran, pemerintah harus mulai membatasi impor barang modal yang notabene sudah dapat diproduksi.

“Sekitar 1-2 tahun belakang, impor dibuka lebar seiring dengan program penghiliran, sekarang sudah saatnya dibatasi. Untuk mesin perkakas kategori light duty, medium duty, dan special purpose machine sudah tidak boleh diimpor, karena produsen lokal sudah mampu membuatnya,” ujarnya, Senin (28/3).

Adapun impor mesin perkakas yang dibolehkan hanya untuk kategory heavy duty atau high precision serta production machinery atau otomasi. Penggunaan produk lokal, utamanya pada proyek yang didanai APBN maupun belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akibat impor barang modal yang dibebaskan, lanjutnya, kapasitas produksi produsen mesin perkakas lokal hingga kini tidak berkembang di atas 100 unit per bulan. Sementara kebutuhan mesin perkakas nasional diperkirakan mencapai 15.000 - 20.000 per tahun.

Akibatnya, nilai impor mesin perkakas dari 11 nomor harmonized system (HS) setiap tahun naik. (lihat tabel).

Dari nilai impor mesin perkakas yang mencapai US$1,33 miliar pada 2014, nilai ekspor mesin perkakas Indonesia hanya 10% nya. Adapun barang-barang yang diekspor bersifat special purpose machine utamanya untuk industri otomotif.

Lambatnya perkembangan industri perkakas, lanjutnya, juga akibat impor material dasar, utamanya baja dari negara nonfree trade agreement atau kategori most favourable nations dikenakan bea masuk tinggi. Sementara impor produk jadi dari negara yang menjalin FTA tidak dikenakan bea masuk.

Disharmoni tarif ini, lanjutnya, menyebabkan harga produk dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tertentu yang mendapatkan preferensi harga lebih tinggi 10% tetap tidak mampu bersaing dengan produk impor.

STRUKTUR PRODUKSI

Apalagi struktur ongkos produksi pada industri perkakas sekitar 40%-60% hanya untuk bahan baku. Sesuai catatan Bisnis, tarif bea masuk baja MFN sesuai PMK No. 97/2015 paling rendah 10% dan paling tinggi 20%.

Dadang Asikin, Pjs. Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA), mengatakan bea masuk baja MFN yang begitu tinggi, padahal belum dapat diproduksi di dalam negeri sangat menghambat pengembangan industri barang modal.

Material baja yang belum ada di Indonesia berjenis special steel dengan kandungan nikel dan chrome yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang apakah kebijakan tarif BM MFN yang tinggi sesuai dengan tujuan pengembangan industri nasional.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Haris Munandar N. mengatakan pemerintah tengah berupaya menurunkan nilai impor barang modal dan menggantinya dengan penggunaan produk lokal.

Selain itu, lanjutnya, setelah pemerintah menaikkan bea masuk baja MFN hilir hampir 1.000 pos tarif, pada tahun ini Kemenperin menargetkan pengkajian tarif baja MFN intermediate dan hulu juga dapat selesai.

Share:

Twitter