JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla sedang mempersiapkan 15 kawasan industri baru untuk menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai sebesar 7% hingga 2019. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal untuk mendukung industri dalam negeri tumbuh lebih besar.

Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengatakan kawasan industri baru yang sedang disiapkan pemerintah tersebut adalah kawasan industri yang terintegrasi dengan moda transportasi laut dan sudah ada pasokan listrik yang cukup.

Kawasan tersebut tersebar besar di luar Pulau Jawa untuk mendukung pemerataan pembangunan. Menurut Saleh, salah satu kawasan industri yang sedang disiapkan untuk dapat groundbreaking pada Desember 2014 dan awal 2015 adalah Kawasan industri Bintuni, Papua Barat, dan Kawasan industri Gresik, Jawa Timur. Kawasan tersebut diakui dalam tahap pembangunan pelabuhan dan pembangkit listrik berbasis gas.

“Kami siapkan 15 kawasan industri baru dalam lima tahun kedepan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam waktu dekat Groundbreaking akan dilakukan pada kawasan industri gresik dan awal 2015 kawasan industri Bintuni bisa melanjutkan dengan nilai investasi mencapai Rp 12 triliun,” terang Saleh.

Saleh menambahkan, percepatan pembangunan kawasan industri yang dilakukan pemerintah saat ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal yang lebih pro dalam negeri. Sebagai contoh, insentif pajak untuk impor barang built-up tidak dibebaskan kembali dan lebih diberikan kepada industri dalam negeri.

Adapun kawasan industri yang akan disiapkan pemerintah lima tahun ke depan, antara lain di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Dari semua kawasan industri yang disiapkan rata-rata masih terkendala pembebasan lahan, karena nantinya akan terintegrated dengan pelabuhan dan ketersediaan pasokan gas untuk pembangkit listrik, untuk itu tugas pemerintah saat ini memberikan dorongan agar bisa lebih cepat groundbreaking dalam lima tahun kedepan,” tegasnya.

Josua Pardede, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), mengatakan upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan industri cukup baik dilakukan pemerintah, tetapi pembangunan tersebut harus diupayakan menyasar wilayah Indonesia bagian timur sehingga pemerataan pembangunan bisa tercapai.

Selain itu, kawasan industri yang ingin diciptakan pemerintah harus terintegrasi dengan kawas an lainnya atau menyerupai Masterplan Percepataan Perluasan Pem bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Kedepan harus didorong ke Indonesia Timur agar ada peme rataan, pertumbuhan ekonomi naik dan kemiskinan menurun,” jelasnya.

Josua menambahkan, upaya pembangunan kawasan industri kedepan juga harus inline dengan upaya percepatan pembebasan lahan, karena selama ini masalah tersebut menghambat penyelesaian program kawasan industri di era pemerintah sebelumnya dan memperlambat masuknya investasi.

Perlu Infrastruktur

Sementara itu, Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan selama ini investor yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia banyak mempertanyakan fasilitas apa yang diberikan Pemerintah termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur.

Menurutnya, hal-hal yang banyak dipertanyakan investor tersebut, antara lain fasilitas pelabuhan, fasilitas pengangkutan barang ter masuk kereta api, pembebasan la han yang masih sulit, tumpang tindih lahan, ketersedian insentif tax allowance, dan yang utama adalah ketersedian listrik.