BERITA INDUSTRI

Depperin Matangkan Rancangan SNI dan Perizinan Industri Pupuk Organik


JAKARTA--Revitalisasi industri pupuk menjadi salah satu prioritas Departemen Perindustrian (Depperin) dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Beberapa program kerja yang akan dilakukan antara lain mematangkan konsep penyediaan bahan baku pupuk organik, menyiapkan rancangan SNI dan perizinan industri pupuk organik.

Menurut pelaku usaha di sektor ini, apa yang menjadi rancangan kerja Depperin bisa terwujud, asal dilakukan dengan konsekuen. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik PT Komposindo Granular Arendi Sigit Agus Himawan. ''Kalau memang akan di rancang SNI nya, pemerintah harus konsekuen dengan aturan main. Karena perlakuan untuk pupuk organik jelas berbeda dengan pupuk kimia,'' katanya kemarin (25/12).

Untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi, produsen pupuk perlu melakukan uji terap terlebih dahulu. Uji terap ini untuk mengetahui apakah pupuk organik yang diproduksi bisa diaplikasikan dan berkualitas. ''Uji terap minimal dilakukan selama tiga musim dan multi lokasi. Baru setelah terlihat hasilnya, produk bisa dilepaskan di pasaran,'' tambahnya.

Sejauh ini, standardisasi untuk produk pupuk organik di Indonesia hanya ditentukan oleh balai penelitian dan hanya skala laboratorium. Jadi, kualitas pupuk oragnik yang ada di pasaran bermacam-macam. ''Memang standarnya sama, tapi hasil aplikasinya di lapangan beragam. Itu yang harus dikaji lebih lanjut agar industri pupuk organic tanah air maju,'' lanjutnya.

Itu dari sisi produk. Dari sisi perkembangan industri, Sigit mengatakan kalau pelaku industri ini masih memiliki banyak hambatan. Terutama masalah edukasi dan sosialisasi petani. ''Jika dibandingkan dulu, sekarang memang pandangan petani sudah mulai berubah tentang pupuk organik, tapi belum semuanya. Bagi pihak swasta itu menjadi tantangan tersendiri,'' tuturnya.

Jumlah pelaku swasta industri pupuk organik sendiri bertambah. Tapi yang berkembang adalah pihak swasta yang tidak mandiri. (jan/bas)

Sumber : Jawa Pos



Share:

Twitter