BERITA INDUSTRI

Utilisasi Industri Pengolahan Ikan Digenjot Jadi 90%


Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong industrialisasi perikanan dengan meningkatkan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 90% dari kondisi saat ini 50%-60%.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor P. H. Nikijuluw mengatakan Kementerian itu sedang memfinalisasi program industrialisasi perikanan. Salah satu ide yang akan dikembangkan ke depan, katanya, meningkatkan utilisasi dari pabrik pengolahan perikanan.

"Rata-rata nasional utilitas pabrik pengolahan ikan saat ini sekitar 50%-60%, kami berupaya meningkatkan utilitasi pabrik pengolahan menjadi 90%," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Dia mencontohkan kapasitas terpasang pabrik pengolahan ikan cakalang 40%, pabrik pengolahan udang 50%, dan pabrik pengolahan ikan cakalang baru terpakai 30%.

Upaya industrialisasi perikanan, katanya, akan didahului dengan mengoptimalkan pabrik pengolahan perikanan yang sudah ada saat ini. Peningkatan pemanfaatan kapasitas perikanan meliputi udang, tuna, dan perusahaan pengolahan ikan kaleng.

Victor menambahkan selain mengoptimalkan pabrik pengolahan yang sudah ada, Kementerian Kelautan akan mendorong industri pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah. "Jadi tidak hanya meningkatkan volume ekspor, meningkatkan produksi, tetapi juga berusaha meningkatkan nilai dari produk perikanan."

Menurutnya, upaya lain dalam mendorong industrialisasi perikanan dengan fokus mengembangkan industri pengolahan ikan di kawasan sentra produksi ikan.

Dia memaparkan untuk mengembangkan industri perikanan, maka perlu mendorong penggunaan bahan baku lokal, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku yang selama ini masih diimpor akan berkurang.

"Kami akan mendorong penggunaan bahan baku lokal dengan cara penerapan sistem logistik supaya bahan baku lokal dapat terserap," jelasnya.

Selain perusahaan pengolahan perikaanan skala besar, lanjutnya, mulai banyak berkembang industri pengolahan ikan yang dikelola masyarakat dalam skala kecil dan rumah tangga.

Menurutnya, pengolahan perikanan yang banyak dikelola masyarakat seperti ikan pindang dan ikan asap olahan, serta makanan olahan seperti bakso dan lainnya.

"Beberapa langkah itu untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan menciptakan lapangan kerja baru."

Nilai ekspor perikanan dan hasil laut pada tahun lalu US$2,73 miliar dengan volume 1,04 juta ton. Nilai ekspor terbesar produk perikanan adalah udang US$0,94 miliar pada tahun lalu.

Nilai ekspor perikanan dan hasil laut Januari-Juli 2011 mencapai US$1,82 miliar dengan volume 575.404 ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo menyatakan pihaknya akan fokus dalam industrialisasi perikanan, karena program itu dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

"Industrialisasi perikanan akan membawa kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selain menggenjot produksi, kegiatan pengolahan ikan menjadi salah satu kunci sukses sektor ini", ujarnya.

Namun, masih ada kendala dalam produksi perikanan yaitu pembiayaan formal untuk usaha penangkapan ikan masih sulit diakses. Hal itu disebabkan informasi yang diperoleh perbankan terkait usaha penangkapan ikan masih kurang, sehingga memunculkan kesan usaha  penangkapan sebagai usaha dengan resiko tinggi.

Padahal, pemerintah telah memfasilitasi pelaksanaan  berbagai skim kredit program bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Menurut Sharif, fakta yang terjadi di lapanngan menunjukkan ternyata skim kredit program yang ada, bahkan skim komersial sekalipun masih sulit untuk diakses nelayan utamanya karena adanya keterbatasan penyediaan agunan tambahan dari para nelayan dan kurangnya informasi.

Dia memaparkan kapal perikanan merupakan aset yang tidak dapat diterima sebagai agunan oleh perbankan.

Namun, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kapal perikanan berukuran 20 m3 atau setara dengan 5 GT yang diikat dengan hipotek secara regulasi sah untuk dijadikan agunan tambahan.

Dengan persyaratan, bahwa kapal tersebut telah dilindungi asuransi dengan Banker’s Clause.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, kapal perikanan saat ini telah memiliki bukti kepemilikan berupa Buku Kapal Perikanan (BKP).

Dirjen Perikanan Tangkap memberikan BKP untuk kapal berukuran  lebih besar dari 30 GT, gubernur memberikan izin untuk kapal berukuran 10-30 GT, sedangkan bupati dan walikota memberikan izin untuk kapal berukuran lebih kecil dari 10 GT.

Menurut dia, sampai dengan Oktober 2011, telah diterbitkan 1.306 BKP di tingkat pusat, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, BKP belum diimplementasikan.

Dia mengharapkan keberadaan BKP ini dapat memperkuat aspek legal dari kapal perikanan apabila dijadikan agunan tambahan.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Ketut Sugama mengatakan target produksi perikanan budidaya pada tahun ini 6,68 juta ton. Realisasi produksi perikanan tangkap sampai dengan Juni tahun ini 3,86 juta ton terdiri dari 2,31 juta ton rumput laut dan 1,65 juta ton ikan dan udang. “Saya optimistis target produksi ikan sampai dengan Desember [2011] akan tercapai.”

KKP menargetkan produksi seluruh jenis ikan sirip budidaya (tidak termasuk udang) hingga 2014 sebanyak 8,9 juta ton. Tahun ini produksi ikan budidaya ditargetkan 2,2 juta ton.

Produksi perikanan budidaya pada 2009 sebanyak 4,7 juta ton, pada 2010 sebanyak 6,2 juta ton dan target tahun ini 6,8 juta ton.

 

Sumber: http://www.bisnis.com/articles/utilisasi-industri-pengolahan-ikan-digenjot-jadi-90-percent

Share:

Berita Serupa