Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Cegah PHK Insentif Disiapkan


Sumber : Jurnal Nasional

Jakarta-MENTERI Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan ada beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri.
"Ada beberapa langkah yang kami lakukan. Pertama, kami ingin agar formula upah buruh diubah. Kedua, untuk karyawan industri padat karya, industri diberi insentif agar industrinya mempunyai kelebihan, keuntungan dana dari insentif tersebut sehingga dia bisa tidak punya pikiran melakukan PHK. Tentu sebelum diberi insentif itu, akan kami tanya (komitmennya untuk tidak mem-PHK karyawannya)," katanya di Jakarta, Kamis (22/8).
Lebih lanjut Hidayat mengatakan pemerintah sudah menghitung formula kenaikannya (upah dan insentif untuk industri). Ada beberapa cara. Saya sedang mengusulkan ke Menteri Keuangan agar itu digabung saja. Misalnya ada opsi membebaskan pajak karyawan, ditambah memberi diskon PPh (Pajak Penghasilan Badan). Pokoknya yang bermakna," ujar dia.
Hidayat menjelaskan, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikam anggaran sebesar Rp5 triliun untuk program pencegahan gelombang PHK tersebut. Menurut Hidayat sebenarnya hal itu memang menambah pengeluaran negara. Namun, jika dilihat dari pertimbangan biaya sosial yang bakal ditanggung pemerintah jika gelombang PHK tersebut terjadi, maka nominal tersebut cukup bermanfaat.
"Tapi kompensasinya secara social cost, kami tidak rugi karena dengan begitu tidak terjadi lay off (PHK). Kalau terjadi lay off, itu bebannya bukan hanya di ekonomi tapi juga social cost. Rp5 triliun itu berlaku untuk semua insentif, yang seharusnya diterima jadi tidak diterima. Tidak jadi PHK. Itu biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk jangka pendek untuk menahan gelombang PHK dan mencegah agar pertumbuhan tidak turun drastis," katanya.
Menurut Hidayat ada sekitar puluhan sektor industri yang akan mendapatkan insentif tersebut. "Mengenai bentuk insentifnya, itu yang sedang dibikin. Yang pasti, ada puluhan sektor (yang dapat insentif). Masih kami rapatkan," katanya. Hidayat mencontohkan bentuk insentif pajak yang bakal diberikan kepada industri nantinya berupa biaya proyek yang ditanggung oleh pemerintah sekitar 50 persennya.
"Jadi, biaya proyek yang dibukukan itu biasanya 150 persennya (dengan menyisihkan 50 persen untuk biaya tak terduga). Jadi, nanti, dengan insentif tersebut, yang ditanggung oleh negara itu, selisihnya yaitu 50 persen. Tapi kan ada hitungan pajaknya. Lima puluh persen dari apa yang dia (perusahaan) bayar," ujarnya. Widyasari

Share: