Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Insentif Pajak Diperlukan untuk Mencegah PHK


Sumber : Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PR).-Pemerintah terus berupaya agar pelaku industri dan pe-ngusaha tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Salah satu caranya dengan memberikan insentif pajak.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan hal tersebut saat menyampaikan keterangan pers RAPBN 2014 dan Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat (16/8/2013). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RAPBN 2014 dan Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI mengatakan, saat ini pemerintah sedang merumuskan keep buying strategy dengan penyiapan paket stimulus guna mencegah PHK.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan melakukan seluruh langkah yang dianggap strategis
guna mencegah terjadinya PHK. Pemberian insentif pajak menjadi salah satu cara yang diandalkan agar pengusaha tidak memutus hubungan kerja dengan karyawan.
Menurut dia, harus ada kesepakatan perusahaan agar tidak melakukan PHK, baru insentif tersebut diberikan. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan industri, pemerintah akan menaikkan penerimaan tidak kena pajak (PTKP). "Dengan pengangguran yang bisa ditekan serta menaikkan PTKP dan kebijakan keep buying strategy, target pertumbuhan ekonomi di 2014 bisa dicapai," kata Chatib.
MS Hidayat menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah tidak menginginkan terjadinya PHK. Justru yang diharapkan sebaliknya, yaitu sedapat mungkin menciptakan atau membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. "Kami harus membuat terobosan berupa insentif pajak," katanya.
Menurut dia, insentif pajak tersebut akan diberikan terhadap industri padat modal dan industri padat karya. Bentuk insentif yang pertama, formula baru peningkatan upah bagi buruh dimana pengusaha diberikan hak untuk menaikkan upah dengan perhitungan tingkat inflasi ditambah sekian persen.
Terhadap industri padat karya, selain formula penghitungan kenaikan upah, pemerintah akan memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh). Pengambi-lalihan tanggung jawab PPh dari pengusaha oleh pemerintah, diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK. (A-ys)***

 

Share: