BERITA INDUSTRI

Pemerintah Bangun Kawasan Industri Rp 7 T


sumber: Investor Daily

JAKARTA - Pemerintah berencana merrtbangun kawasan industri berbasis aluminium di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dan kawasan industri maritim di Tanggamus, Lampung. Dua proyek ini diperkirakan menelan dana sekitar Rp 7 triliun.
Pembangunan dua kawasan industri tersebut dilakukan untuk memacu investasi di luar Jawa. Dalam 15 tahun mendatang, pemerintah menargetkan porsi investasi di daerah meningkat menjadi 40% dibanding saat ini 27%.
Selain dua proyek itu, pemerintah menggandeng BUMN, pemerintah daerah (pemda), dan swasta untuk mengembangkan kawasan industri berbasis timah di Bangka, kawasan industri alumina di Ketapang (Kalimantan Barat), kawasan industri berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) diTayan (Kalimantan . Barat), dan kawasan industri penunjang minyak dan gas (migas) di Kariangau (Kalimantan Timur).
Pemerintah juga akan mengembangkan kawasan industri besi dan baja di Batulicin (Kalimantan Selatan), kawasan agroindustri di Palu, kawasan industri berbasis nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dan Halmahera, Master industri logistik di Bitung, serta kawasan industri petrokimia di Tekuk Bintuni (Papua).
Sejauh ini, total komitmen investasi di kawasan-kawasan tersebut sekitar US$ US$ 9,5 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak US$ 7 miliar akan dibenamkan di Teluk Bintuni, sedangkan sebesar US$ 1,5 miliar dan US$ 1 miliar masing-masing bakal mengalir ke Morowali dan Ketapang.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dedi Mulyadi menuturkan, pembangunan kawasan industri idealnya dilakukan pemerintah untuk selanjutnya dijual ke pihak swasta. BUMN akan menjadi operator kawasan industri dan meraup pendapatan berulang (recurring income).
"Pemerintah menyadari kawasan industri kini mengarah ke klaster industri tertentu. Kawasan industri seperti itulah yang akan dibangun pemerintah," ujar Dedi di Jakarta, belum lama ini.
Menurut dia, kawasan industri Kuala Tanjung memiliki luas 1.500 hektare (ha) dan akan dikembangkan menjadi 6 ribu ha. Biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 30 ribu per meter persegi (m2), sehingga total biaya sekitar Rp 350 miliar. Adapun biaya pengembangan infrastruktur meliputi jalan dan jaringan listrik ditaksir sekitar Rp 2,1 triliun. Dengan de'mikian, total dana yang dihabiskan untuk kawasan ini mencapai Rp 2,45 triliun.
Seluruh biaya itu, kata dia, akan dipikul pemerintah. Sumber dananya berasal dari APBN. Namun, dia enggan menyebutkan kapan rencana itu akan dieksekisi.
Dia mengungkapkan, kawasan itu akan terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Ini akan memudahkan perusahaan di kawasan tersebut untuk menjual barang.
"Pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung untuk mengantisipasi kembalinya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke Indonesia Oktober mendatang. Nantinya, perusahaan di kawasan itu dapat memanfaatkan aluminium produksi Inalum sebagai bahan baku," tegas dia.
Sementara itu, dia menyatakan, luas kawasan industri Tanggamus mencapai 4 ribu hektare (ha). Di proyek ini, pemerintah bekerja sama dengan BUMN migas PT Pertamina, yang memiliki lahan seluas 2 ribu ha. Sisanya sebanyak 2 ribu ha akan dibebaskan pemerintah.
Dia memperkirakan biaya pembebasan lahan mencapai Rp 30 ribu per m2, sehingga totalnya mencapai Rp 600 miliar. Adapun biaya pengembangan infrastruktur mencapai Rp 4 triliun, sehingga total nilai proyek ini mencapai Rp 4,6 triliun.
Peran Swasta
Dedi mengatakan, luas kawasan industri Bangka mencapai 500 ha, sedangkan Ketapang 1.000 ha. Di Ketapang, pemilik lahannya adalah Harita Group, kelompok usaha yang dikendalikan keluarga Lim. Harita Group melalui unit usahanya, PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA), menggandeng China Hongqiao Group Ltd untuk membangun pabrik pengolahan (smelter) bauksit menjadi alumina senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 10 triliun berkapasitas 2 juta ton per tahun.
Di sisi lain, luas kawasan industri Tayan mencapai 35 ribu ha dan dikuasai PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Adapun luas lahan klaster industri logistik Bitung mencapai 500 ha. Pemda setempat akan menggandeng swasta untuk menambah luas lahan sebesar 500 ha dengan mereklamasi laut.
"Untuk Palu, itu merupakan proyek patungan pemda dan swasta dengan total luas lahan 1.500 ha. Sebanyak 600 ha lahan milik negara, 400 ha sudah dibebaskan, dan 500 ha akan dibebaskan oleh swasta. Di kawasan itu akan hadir industri rotan, kakao, kelapa sawit, dan mineral," papar Dedi.
PT Sulawesi Mining Investment (SMI), Dedi mengungkapkan, merupakan pemilik kawasan industri Morowali dengan luas lahan 1.500 ha. SMI, yang merupakan perusahaan patungan Tsingshan Group dan Bintang Delapan Group, berencana membangun smelter nikel menjadi feronikel senilai US$ 1,5 miliar.
Tsingshan Group bakal memboyong perusahaan-perusahaan sek-tor industri hilir logam Tiongkok masuk ke Indonesia. Industri hilir akan memanfaatkan feronikel SMI sebagai bahan baku.
Adapun luas lahan kawasan industri Halmahera yang dimiliki Antam mencapai 500 ha, sedangkan Teluk Bintuni yang dikuasai PT Pupuk Indonesia mencapai 2 ribu ha. Beberapa investor akan masuk ke Teluk Bintuni, antara lain Ferrostaal Industrial Projects GmbH dengan komitmen investasi US$ 1,8 miliar, PT Duta Firza dan LG International, US$ 3 miliar atau Rp 30 triliun, dan Pupuk Indonesia US$ 1,8 miliar.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter menyatakan, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur kawasan industri di luar Jawa untuk menarik investor. Hal itu meliputi air, listrik, dan telekomunikasi. "Kalau infrastruktur belum lengkap, investor enggan masuk," ungkap Chris.
Dia menilai, pengusaha juga mempertimbangkan kebijakan pemda dan penduduk sekitar kawasan industri. Jika para pemangku kepentingan tidak proinvestasi, investor tidak akan masuk. "Prinsipnya, pengusaha melihat biaya dan produktivitas sebelum menanam modal," imbuh Chris.

Share: