Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

SIARAN PERS

Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Perlu Dipercepat


Untuk mendukung peningkatan daya saing industri nasional, percepatan pembangunan di daerah-daerah menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk di antaranya pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat ketika membuka Forum Ekonomi Jawa Barat di Bandung, Sabtu (8/6). Hadir dalam acara tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Ketua Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno, dan Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat Jajat Priatna Purwita.

Menurut Menperin, akselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Barat begitu penting karena dari sisi geografi, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintah dan ekonomi nasional sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pasar, keuangan dan permodalan, serta pengembangan teknologi. Sedangkan, dari sisi ekonomi, Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang ekonomi terbesar ketiga (14,30%) setelah Provinsi DKI Jakarta (16,32%) dan Jawa Timur (14,68%).

Tidak hanya itu, Menperin melihat provinsi Jawa Barat juga mempunyai keunggulan sumber daya manusia (SDM). “Saat ini jumlah penduduk Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia sehingga merupakan potensi yang besar pula, baik sebagai faktor produksi maupun pasar,” papar Menperin. Selain itu,  Kualitas SDM juga mencukupi, dan ditunjang oleh banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berkualitas di Jawa Barat. “Keunggulan-keunggulan tersebut harus terus dimanfaatkan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Jawa Barat,” tegas Menperin.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan itu, Menperin merekomendasikan lima strategi utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi Jawa Barat. Mulai dari pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru; mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur; percepatan proses pengambilan keputusan pemerintah; mendorong peningkatan daya saing Kabupaten/Kota; hingga meningkatkan integrasi pasar domestik.

Untuk menjalankan strategi tersebut, akselerasi pembangunan ekonomi difokuskan pada penataan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang Lebih Baik. “Penataan ini dilakukan melalui pembangunan pemukiman/RUSUNAWA beserta fasilitas pendukungnya seperti air bersih, sarana dan prasarana lingkungan, pengolahan air limbah, drainase perkotaan, tempat pembuangan sampah,” ujar beliau.

Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, melalui revitalisasi dan pengembangan kawasan  industri  di  Bekasi, Karawang/Purwakarta, Majalengka, Subang, Sukabumi hingga di Jawa Barat bagian Selatan. Selain itu, pembangunan sistem logistik yang Efektif dan Efisien, dengan membangun infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan Cilamaya, Bandara Kertajati dan berbagai jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, dipilih Menperin sebagai langkah strategi berikutnya.

Pengembangan Teknologi dan Kualitas SDM melalui pegembangan teknologi yang dilakukan pada pusat-pusat pertumbuhan industri yang dilengkapi dengan Pusat Inovasi seperti: Pusat Inovasi Industri Mesin Peralatan (Bekasi), Pusat Inovasi ICT (Bandung-Cimahi), Pusat Inovasi Pertanian (Bogor), Pusat Inovasi Tekstil (Majalengka).

 “Di samping itu, dilakukan peningkatan kemampuan SDM dengan mempersiapkan SDM yang kompeten dan profesional dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 dan memenuhi kebutuhan SDM melalui pendirian politeknik dan akademi komunitas,” ujar Menperin. Lalu strategi berikutnya adalah peningkatan daya saing kabupaten/kota melalui pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota dan reformasi birokrasi untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha.

Pembangunan ekonomi Jawa Barat selama ini kurang merata atau terjadi disparitas pembangunan ekonomi antara Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara. Hal ini terlihat dari 7 (tujuh) kabupaten/kota mampu menguasai 63.18% perekonomian Jawa Barat. Ketujuh daerah tersebut umumnya adalah daerah-daerah yang berada Jawa Barat bagian utara dan tengah. Sementara itu daerah-daerah yang berada di bagian selatan seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan 7 daerah tersebut.

Untuk itu, Menperin mengingatkan akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di Jawa Barat sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan merata di seluruh wilayah. “Keseimbangan antara peran pemerintah dan kekuatan internal yang dimiliki Jawa Barat menjadi kekuatan pengungkit akselerasi pembangunan ekonomi,” tutup Menperin.

Dalam kesempatan ini, Deklarasi Forum Ekonomi Jabar (FEJB) dilakukan oleh para pelaku usaha Jawa Barat, diantaranya dihadiri Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno dan Mantan Menteri KLH Sarwono Kusumaatmadja, ditandai dengan pembacaan deklarasi oleh Wakil Sekjen Forum Ekonomi Jabar Januar P. Ruswita dan penyerahan dokumen akselerasi pembangunan ekonomi Jabar oleh Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat kepada Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat Jajat Prijatna. Menurut Jajat, organisasi ini tidak hanya diisi para pelaku usaha, tetapi juga akademisi. Oleh karena itu, FEJB siap untuk melakukan berbagai penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan ekonomi Jabar. “Misalnya, permasalahan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor riil, perbankan, pertanian, dan sebagainya. Termasuk menyikapi agenda ASEAN Economic Community (AEC) 2015," kata Jajat.

               

Bandung, 8 Juni 2013

Kepala Pusat Komunikasi Publik

 

 

Hartono

Share: