BERITA INDUSTRI

Biaya Produksi Manufaktur Naik 1,2%


sumber : Investor Daily

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan, rencana penaikan harga BBM bersubsidi 22-44% tidak akan menekan industri manufaktur di dalam negeri. Sebab, dampaknya ke peningkatan biaya produksi manufaktur nasional rata-rata hanya 0,6-1,2%.
Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari mengatakan, rencana penaikan harga BBM bersubsidi premium 44% dan solar 22% masing-masing dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 dan Rp 5.500 per liter pada pertengahan Juni 2013 tidak akan berdampak signifikan terhadap struktur biaya produksi industri manufaktur nasional. Pasalnya, selama ini, industri nasional sebenarnya telah menggunakan BBM nonsubsidi.
"Penaikan harga BBM bersubsidi akan sedikit berpengaruh pada kenaikan biaya transportasi hingga berdampak pada sektor-sektor yang menggunakan jasa-jasa transportasi, termasuk oleh sektor industri. Namun, tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan biaya produksi industri," kata Anshari saat "Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM Bersama Jajaran Pejabat Kemenperin" di Jakarta, Rabu (4/6).
Menurut dia, penaikan harga BBM jenis premium 44% dan solar 22% akan berakibat langsung pada peningkatan biaya transportasi masing-masing 23,8% dan 11,9%. Namun, penaikan harga BBM premium itu hanya akan mendongkrak biaya produksi manufaktur rata-rata sekitar 1,2%.
Sedangkan, untuk beberapa industri strategis seperti makanan dan minuman justru hanya naik 0,63%, semen 0,66%, serta tekstil dan alas kaki sedikit lebih tinggi masing-masing 1,54%.
Sementara itu, lanjut Anshari, penaikan harga solar 22% hanya akan memicu kenaikan biaya produksi manufaktur rata-rata 0,6%.
Untuk beberapa komoditas, dampak kenaikannya hanya sekitar 0,31% untuk makanan dan minuman, semen 0,33%, serta tekstil dan alas kaki masing-masing 0,77%.
"Dengan demikian, kenaikan harga BBM baik premium maupun solar tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kenaikan biaya produksi sektor industri nasional," simpulnya.
Harga Produk dan BLSM Namun, Anshari juga mengakui, kebijakan pengurangan subsidi BBM atau penaikan harga BBM bersubsidi dalam jangka pendek akan diikuti dengan peningkatan harga produk yang akan menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan rentan. Karena itu, diperlukan inisiatif kebijakan jangka pendek yang dapat mempertahankan daya beli masyarakat kelompok rumah tangga miskin dan rentan tersebut.
Dia memaparkan, saat ini, dana sebesar Rp 193,8 triliun atau 11,5% dari APBN 2013 dialokasikan untuk subsidi BBM. Sekitar 50% dari subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20% orang terkaya di Indonesia. Sebaliknya, hanya sekitar 2% dari APBN yang dianggarkan untuk program batuan sosial berbasis rumah tangga, seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Karena itu, kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi program yang tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, di antaranya program jangka pendek Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada rumah tangga miskin dan rentan.
BLSM akan diberikan selama lima bulan dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan.

Share: