SIARAN PERS

Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kepada Wartawan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas


PENJELASAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

KEPADA WARTAWAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Tanggal,  1  Mei  2003

 

 

            Berkenaan dengan masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat, dan dunia usaha khususnya pedagang pakaian bekas impor terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut :

 

1.      Pada dasarnya larangan impor pakaian bekas sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1982, melalui SK Mendagkop No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang hingga saat ini belum dicabut dan masih tetap berlaku. Sedangkan SK yang dikeluarkan oleh Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya adalah mengatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca, karena sekarang ini kebutuhan kain perca tersebut sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Jadi keluarnya SK Menperindag Nomor 642/2002 tidak ada kaitannya dengan masalah larangan impor pakaian bekas yang peraturannya tetap berlaku sejak tahun 1982.

Kalau akhir-akhir ini sering terjadi penangkapan terhadap impor pakaian bekas, itu semata-mata karena pemerintah ingin menegakkan hukum kepada setiap pelanggar. Sebagai gambaran, tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk negara Asean yang mengijinkan impor pakaian bekas masuk negaranya. Dan hal ini juga diberlakukan di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk melindungi pasar dan produksi dalam negeri.

 

2.      Mengenai kekhawatiran para pedagang pakaian bekas impor di Sumatera Utara akan kehilangan mata pencaharian karena adanya larangan impor pakaian bekas, pemerintah dalam hal ini Deperindag telah bekerjasama dengan pihak terkait, khususnya API dan BUMN Niaga untuk memasok pakaian baru produk dalam negeri ke Sumut dan daerah lain sebagai pengganti pasokan di pasar pakaian bekas impor. Dan sekarang ini sudah tercatat 30 perusahaan yang menyatakan bersedia memasok pakaian baru produk dalam negeri ke Sumut dengan sistim pembayaran konsinyasi.

Yang penting, sekarang ini pedagang di Sumut dan ditempat lainnya sudah bisa berjualan pakaian produk dalam negeri dengan harga terjangkau masyarakat. Diharapkan kebutuhan pasar dalam negeri dikuasai oleh produk lokal, sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan produksi yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta daya belinya.

 

Demikian penjelasan pers ini untuk disebarluaskan kepada masyarakat

 

 

 

KEPALA BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

 

 

FAUZI AZIZ

Share: