Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Pembangunan JSS Dilanjutkan


BERLIN - Meski saat ini masih terjadi kontroversi, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) harus tetap direalisasikan untuk mengakselerasi pembangunan Sumatera dan Jawa. Seperti tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pemerintah serius mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi untuk menciptakan konektivitas dan melancarkan logistik.
"Memang saat ini ada sedikit kontroversi. Tapi, JSS harus kita bangun karena sangat strategis dalam jangka panjang," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara silaturahmi dengan Diaspora Indonesia di Jerman, Selasa (5/3). Hadir pada kesempatan itu sekitar 60 orang yang datang dari berbagai negara Eropa selain Jerman.
Sebagian dari mereka adalah tenaga ahli yang bekerja di Airbus, dosen dan profesor di sejumlah perguruan tinggi, periset, pekerja, dan mahasiwa.
Presiden menjelaskan, manfaat pembangunan JSS akan dirasakan pada masa anak cucu generasi mendatang. Karena itu, perbedaan pandangan akan segera diatasi agar JSS bisa mulai dibangun. Salah satu solusi untuk membantu pengembalian biaya JSS adalah pengembangan kawasan Lampung dan Banten. "Kalau hanya Jembatan yang dibangun, investasi sulit kembali. Karena itu kawasan sekitar jembatan akan dikembangkan agar bernilai komersial," papar Presiden.
Empat tahun lalu, kata Presiden, pihak Malaysia meminta persetujuannya untuk menyambungkan Dumai dan Semenanjung Malaysia. "Saya tolak. Saya tahu, kalau jembatan Sumatera-Malaysia yang dibangun, kekayaan Sumatera akan habis tersedot ke Asia. Saya prioritaskan pembangunan jembatan di dalam negeri, yakni menyambungkan lebih dulu Sumatera dan Jawa agar kedua wilayah bisa saling mendukung dan bergerak maju lebih cepat," ungkap Presiden.
Presiden SBY menyebutkan adanya sejumlah industri di Cilegon, Banten, seperti PT Krakatau Steel (KS), perusahaan milik negara, dan Cosco, perusahaan Korsel. Kedua perusahaan baja tersebut sangat dibutuhkan Indonesia. Di dunia, industri baja disebut mother industry karena baja adalah industri dasar yang menentukan sukses berbagai jenis industri lain. Korsel, Jepang, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat maju pesat karena mereka unggul di bidang industri baja.
Seperti diberitakan, proyek JSS diprakarsai oleh PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), konsorsium antara Grup Artha Graha bersama Pemprov Lampung dan Pemprov Banten.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, proyek JSS masih dibahas oleh Tim Tujuh. Tim yang dibentuk pada Juli 2012 itu terdiri atas Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, serta Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Sedangkan Hatta Rajasa selaku ketua Dewan Pengarah Tim 7 dan Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa kali mengatakan, proyek JSS akan tetap dibangun. Pembangunan jembatan tersebut akan dimulai 2014 dan rampung pada 2020.
Awal Februari lalu, Chairman Grup Artha Graha Tomy Winata minta pemerintah jangan mengambangkan proyek JSS dan segera membuat keputusan atas proyek yang awalnya bernilai Rp 100 triliun tersebut. Tomy tidak berkeberatan jika pemerintah mengambil alih pembangunan JSS bahkan tidak menuntut pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan asalkan ada kepastian kapan pemancangan tiang pertama JSS dilakukan dan proyek diselesaikan tepat waktu.
"Kepemilikan saham kami silakan diturunkan serendah-rendahnya, bahkan kalau perlu, saham kami cukup sebatas saham kenangan. Namun, yang penting proyek ini benar-benar dikerjakan dan dirampungkan," ujarnya.
Tomy meminta agar pemerintah melaksanakan dua hal utama. Pertama, memanggil pemrakarsa proyek atau menghadirkan mereka dalam rapa koordinasi Tim 7 untuk meminta penjelasan pembangunan JSS yang selama ini belum dilakukan pemerintah.
Kedua, perlu ada penegasan dari pemerintah mengenai kepastian dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS), proses pembangunan, penyelesaian, dan pengoperasian. Hanya dengan kepastian itu, pihaknya sebagai pemrakarsa akan merasa lega karena telah menjadi salah satu pelaku sejarah, ikut membangun proyek JSS meski hanya pada level pra-studi kelayakan (pra-FS).
Nasib pembangunan JSS tidak jelas setelah pemerintah pada 2 Desember 2011 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda ( KSISS). Perpres ini merupakan respons pemerintah atas hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Nasonal Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda terhadap pra-studi kelayakan yang dilakukan PT GBLS. Tim ini dibentuk dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 2009. Pada Perpres No 86/ 2011, PT GBLS diberikan kepercayaan sebagai pemrakarsa yang harus menyelesaikan dan membiayai penyiapan proyek, yakni feasibility study dan basic design.
Namun, nasib Perpres No 86/2011 tidak jelas sampai saat ini. Menkeu Agus Martowardojo disebut-sebut sebagai pihak yang tidak sepakat dengan Perpres itu. Dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa belum lama ini, Menkeu menjelaskan, pihaknya tidak mau proyek yang semula unsolicited atau bukan atas prakarsa pemerintah diubah menjadi solicited atau seakan-akan atas prakarsa pemerintah dan karena itu harus dijamin pemerintah.
Jika memang pemerintah yang harus menjamin, kata Menkeu, lebih baik prakarsa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Studi kelayakan sebaiknya ditangani oleh pemerintah. Menkeu sangat mengkhawatirkan biaya pembangunan JSS yang sangat besar, sementara project cost tidak jelas. Menkeu tidak yakin, biaya pembangunan JSS bisa ditutup oleh pendapatan tarif.
Karena itulah, Menteri PU Doko Kirmanto pernah menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan dana pada proyek JSS dalam bentuk viadibility gap fund (VGF) dengan porsi sekitar 40% dari nilai proyek. Namun, guna menekan biaya, pemerintah akan mengembangkan kawasan di tiap ujung jembatan (kawasan Banten dan Lampung) yang meliputi pertambangan, real estat, kawasan industri, pelabuhan, dan sebagainya. Pemberian dana dukungan diperlukan karena proyek tersebut kurang layak secara finansial.
Butuh  Insinyur
Sementara itu, dua ahli dari diaspora Indonesia di Jerman memaparkan tentang solusi membangun energi, ketersediaan air, logistik, dan transportasi di Indonesia. Pemaparan mereka berdasarkan riset ilmiah.
Merespons para diaspora yang ahli di sejumlah bidang itu, Presiden menegaskan, Indonesia membutuhkan banyak tenaga insinyur yang ahli di bidang sumber daya air, energi, lingkungan, transportasi, dan energi. "Indonesia mengalami masalah besar di bidang ini," tegas SBY.
Jerman, kata Presiden, sangat terkenal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Ia mendukung rencana para diaspora Indonesia untuk memosisikan diri sebagai center of excellence. Pada masa akan datang, dunia akan mengalami masalah besar di bidang sumber daya air, energi, lingkungan, dan pangan. Indonesia harus mengantisipasi krisis itu yang pada kadar tertentu sudah mulai dirasakan.
Transportasi dan logistik diakui SBY sebagai kendala besar Indonesia selain infrastruktur secara umum, kepastian hukum, dan kualitas birokrasi. "Kalau kita bisa benahi ini, pertumbuhan ekonomi kita akan terbang tinggi. Dengan berbagai kendala ini saja, ekonomi Indonesia tahun 2012 bertumbuh 6,2%," ungkap Presiden.
Dalam pertemuan dengan Walikota Berlin, Presiden meminta kesediaan Berlin untuk bekerja sama dengan pemerintah kota di Indonesia di bidang pengelolaan sampah (waste management). Kota-kota di Indonesia umumnya kotor, penuh sampah, bau, macet, dan berdebu. Lewat kerja sama, Presiden yakin Indonesia bisa membangun berbagai kota dengan desain dan tata ruang yang lebih baik.
"Membangun Indonesia tidak selamanya harus tinggal di Indonesia. Di mana pun Anda tinggal tidak soal. Yang penting bisa ikut membangun Indonesia. Tapi, jika negara membutuhkan, harus kembali dan Pemerintah Indonesia tidak boleh asal memanggil Anda pulang jika tidak ada tugas yang jelas," kata Presiden.

sumber : Investor Daily

Share: