Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

SIARAN PERS

Kemenperin Rekomendasikan Lima Kebijakan Afirmatif untuk Melindungi Industri Padat Karya


Siaran Pers


Kemenperin Rekomendasikan Lima Kebijakan Afirmatif


untuk Melindungi Industri Padat Karya


 


 


Kenaikan upah minimum tahun 2013 yang cukup tinggi di sejumlah wilayah dirasakan menambah beban pengusaha, khususnya industri padat karya, antara lain: industri makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, mainan anak, serta furniture. Sementara itu, industri padat karya masih menjadi prioritas pemerintah karenatelah memberikan kontribusisebesar 30% dari pertumbuhan industri nasional dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6,2 juta orang atau 43% dari total tenaga kerja sektor industri.


Untuk itu, guna melindungi keberadaan dan keberlangsungan industri padat karya, Kementerian Perindustrian telah memperjuangkan agar industry-industri tersebut mendapat penangguhan dari kebijakan kenaikan upah minimum tahun 2013. Hal tersebut dikatakan Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat saat menjadi narasumber Dialog Awal Tahun yang diselenggarakan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dengan tema "Reposisi Industri Manufaktur dan Dampaknya Pada Investasi Pasca Penetapan Upah Minimum 2013" pada Rabu, 13 Februari 2013, di Jakarta.


Sedikitnya ada lima kebijakan afirmatif yang direkomendasikan Kemenperin untuk melindungi kelangsungan industri padat karya, antara lain: (1) Penangguhan pelaksanaan UMP 2013. (2) Kesepakatan penangguhan kenaikan UMP 2013 maksimum 20% dari UMP 2012. (3) Tidak perlu dilakukan audit ulang oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan dalam dua tahun terakhir guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan. (4) Perusahaan-perusahaan yang belum mengajukan penangguhan agar diberi kesempatan untuk perpanjangan waktu penyampaian permohonan ijin penangguhan pelaksanaan UMP 2013. (5) Pemberian insentif PPh 21 dan PPh 25 ditanggung oleh pemerintah.


 Seandainya kebijakan afirmatif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka peningkatan upah minimum tahun 2013 diperkirakan akan berdampak pada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, meningkatnya biaya produksi yang signifikan sebagai akibat kenaikan upah minimum tanpa diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, terutama pada industri-industri padat tenaga kerja akan menyebabkan daya saing industri tersebut menurun dan terus mengalami kerugian sehingga pada akhirnya akan terjadi penutupan pabrik dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).


Kedua, Industri-industri yang berada di lokasi yang mengalami kenaikan upah minimum cukup signifikan akan merelokasikan industri ke daerah-daerah yang upah minimumnya tidak terlalu mengalami kenaikan yang tinggi, dengan syarat daerah-daerah tersebut telah siap baik dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan tenaga kerja terampil.


Ketiga, adanya kemungkinan relokasi industri akan menimbulkan adanya spesialisasi industri dari daerah-daerah tertentu, seperti daerah-daerah di Jabodetabek akan terjadi spesialisasi pada industri-industri padat modal dan teknologi, sementara industri-industri yang pada tenaga kerja akan terspesialisasi di daerah-daerah yang upah minimumnya tidak terlalu mengalami kenaikan yang relatif tinggi.


Keempat, relatif tingginya upah minimum di daerah-daerah tertentu akan menyebabkan calon investor tidak menginvestasikan modalnya di daerah tersebut, sehingga diperkirakan investasi di daerah-daerah yang mengalami peningkatan upah minimum yang relatif tinggi akan cenderung menurun.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik ApindoAnthony Hilmanmengatakan, tingginya kenaikan upah minimum tahun 2013 semakin memperlemah daya saing industri nasional di tengah era liberalisasi perdagangan yang dihadapi Indonesia, seperti ASEAN Economic Community 2015 dan sejumlah Perjanjian Liberalisasi Perdagangan dengan Cina, Jepang, dan lain-lain. Menurutnya, upah minimum yang sangat tinggi dapat menjadi ancaman terhadap proyeksi Indonesia sebagai basis produksi industri manufaktur dalam Pasar Integrasi ASEAN 2015, dimana rata-rata upah minimum Indonesia dibanding negara-negara kompetitor Indonesia berkembang relatif tinggi sesuai data terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.


Dalam rangka pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) pada bulan Desember 2015, Kemenperin telah memprioritaskan 9 (sembilan) sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN, seperti: industri berbasis agro (CPO, kakao, karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri alas kaki, kulit dan barang kulit, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya serta industri logam dasar, besi dan baja. Industri tersebut di atas diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.


Untuk mengamankan pasar dalam negeri terhadap masuknya produk sejenis dari negara-negara ASEAN lainnya, juga perlu ditingkatkan daya saing terhadap 7 (tujuh) sektor industri lainnya, seperti industri otomotif, industri elektronika, industri semen, industri pakaian jadi, industri alas kaki, industri makanan dan minuman, serta industri furniture. Sedangkan khusus untuk 9 (sembilan) industri prioritas yang akan dikembangkan untuk mengisi pasar ASEAN dan 7 (tujuh) industri prioritas dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri, perlu disiapkan program dan kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing masing-masing industri tersebut.


Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.




Jakarta, 13 Februari 2013


Pusat Komunikasi Publik


ementerian Perindustrian  


 



Share: