SIARAN PERS

Memperindag Ubah Ketentuan Perdagangan Gula Antar Pulau


MENPERINDAG UBAH KETENTUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M. Sumarno Soewandi mengubah sejumlah klausul dalam ketentuan tentang perdagangan gula antar pulau sebagai upaya untuk lebih memudahkan pendistribusian gula sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya.

Perubahan ketentuan perdagangan gula antar pulau tersebut tertuang dalam SK Menperindag No. 334/MPP/Kep/5/2004 tanggal 11 Mei 2004 sebagai Perubahan Atas Keputusan Menperindag No. 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau.

Melalui SK No. 334/MPP/Kep/5/2004 tersebut Menperindag mengubah sejumlah pasal dalam SK No. 61/MPP/Kep/2/2004, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Dengan perubahan tersebut maka bunyi Pasal 2 berubah menjadi gula yang diperdagangkan antar pulau meliputi gula kristal putih produksi dalam negeri, gula kristal rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu, dan gula kristal rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari gula kristal mentah/ gula kasar.

“Khusus untuk Gula Kristal Rafinasi yang berasal dari gula kristal mentah hanya dapat diantarpulaukan langsung kepada industri makanan, minuman atau farmasi,” kata menperindag.

Dalam Pasal 2 SK lama (No. 61/2004) disebutkan, gula yang dapat diperdagangkan antar pulau meliputi gula kristal putih produksi dalam negeri dan impor, dan gula kristal rafinasi impor dan gula kristal mentah/gula kasar.

Menperindag juga mengubah Pasal 3 menjadi berbunyi: gula yang dilarang diperdagangkan antar pulau adalah gula kristal putih impor, gula kristal rafinasi impor dan gula kristal mentah/gula kasar.

Dalam Pasal 3 SK  lama disebutkan , gula yang dilarang untuk diperdagangkan antar pulau meliputi gula kristal rafinasi produk dalam negeri yang berasal dari gula kristal mentah/gula kasar, kecuali diperdagangkan dari industri rafinasi kepada industri makanan, minuman dan farmasi; gula Kristal Rafinasi Impor; serta gula kristal mentah/gula kasar.

Menperindag juga mengubah bunyi Pasal 4 menjadi gula kristal putih produksi dalam negeri dan gula rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT).

“Khusus gula rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari gula kristal  mentah dapat diperdagangkan antar pulau oleh industri rafinasi atau PGAPT,” kata Menperindag.

Dalam SK lama Pasal 4 disebutkan, gula hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh PGAPT dan PGAPT dapat melakukan perdagangan antar pulau dari daerah asal gula atau dari daerah tujuan gula atau dari daerah lain.

Sementara dalam SK baru Pasal 5, Menperindag merubah ketentuan menjadi setiap pelaksanaan perdagangan gula antar pulau, PGAPT wajib melampirkan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Deperindag. SPPGAP harus memuat keterangan sekurang-kurangnnya mengenai jenis, jumlah, daerah asal, daerah tujuan, PGAPT pengirim dan distributor penerima.

Untuk memperoleh SPPGAP, PGAPT wajib melampirkan dokumen seperti surat rekomenadasi kepala dinas propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan kelebihan persediaan gula di daerahnya. Demikian juga surat rekomendasi  kepala dinas propinsi daerah peneriman gula yang memuat keterangan kekurangan gula di daerahnya, serta surat pernyataan dari produsen gula/pabrik gula yang menyatakan gula yang akan diperdagangkan adalah berasal dari produsen gula/pabrik gula.

Surat Keputusan Menperindag No. 334/MPP/Kep/5/2004 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2004.

 

Demikian, Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

                                                                                  Jakarta,   13 Mei  2004

 

KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS

 

 

 

                                                                                     FAUZI AZIZ

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM