Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Kemenperin Minta Ekspor Batubara Jangan Diobral


DIRJEN Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto mengusulkan kepada pemerintah untuk membatasi ekspor batubara demi kepentingan industri di dalam negeri.

Menurut Panggah, sekarang sudah saatnya pemerintah melakukan pengaturan terhadap ekspor batubara. "Ekspor batubara tidak boleh diobral lagi untuk security energy di dalam negeri," tegasnya.

Dia mengatakan, batubara merupakan salah satu bahan baku industri petrokimia. Karena itu, dengan pertumbuhan industri petrokimia dipastikan permintaan batubara akan mengalami kenaikan.

"Cepat atau lambat ekspor batubara harus dibatasi seperti mineral," imbuhnya. Berdasarkan data penjualan ekspor batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diperoleh Rakyat Merdeka, jumlah penjualan ekspor hingga Oktober mencapai 225 juta ton.

Angka penjualan itu terdiri dari 162 juta ton dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 4 juta ton dari PT Bukit Asam (PTBA) dan 59 juta ton dari Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sedangkan hingga akhir tahun diprediksi penjualan ekspor batubara akan mencapai 284 juta ton yang disumbang dari PKP2B sebesar 205 juta ton, PTBA 5 juta ton dan IUP 74 juta ton.

Angka penjualan ekpor batubara terus mengalami kenaikan. Pada 2008, jumlahnya mencapai 187 juta ton, 2009 naik jadi 198 juta ton. Tahun 2010 juga naik menjadi 208 juta ton dan 2011 naik menjadi 273 juta ton. Sedangkan produksi batubara nasional hingga Oktober 2012 mencapai 310 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari 210 juta ton dari PKP2B, 11 juta ton dari PT BA dan 89 juta ton dari IUP.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, pihaknya memproyeksi produksi nasional batubara akan mencapai angka 372 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Menteri ESDM Jero Wacik telah mengeluarkan Surat Keputusan No.2934 K130/MEM/2012 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan 1 Batubara Untuk Kepentingan, Dalam Negeri 2013.

Dalam keputusan itu, Wacik meminta Badan Usaha Pertambangan Batubara, diwajibkan memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 20,3 persen. Namun, dia menegaskan, belum akan melarang ekspof batubara.

Pemerintah, kata Wacik, memperkirakan kebutuhan batubara Untuk kepentingan dalam negeri (end user domestic) sebesar 74.320 ton.

Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, pemerintah seharusnya konsisten dan menjalankan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.tentang pertambangan mineral dan batubara yang melarang ekspor bahan mentah. "Batubara juga/ harus dikurangi ekspornya, sama seperti mineral. Ini untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri," tandasnya.

sumber : Rakyat Merdeka

Share: