BERITA INDUSTRI

Cukai Minuman Bersoda Dinilai Langkah Mundur


JAKARTA-Wacana pengenaan cukai terhadap minuman bersoda dan bumbu penyedap dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya menggenjot penerimaan negara.

Maruarar Sirait, Anggota Badan Anggaran DPR, menuturkan perluasan objek kena cukai sudah 1,5 tahun terakhir diwacanakan Kementerian Keuangan, yang usulannya sedang dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Wacana tersebut dinilai sebagai opsi strategis untuk menggenjot penerimaan negara sehingga Banggar DPR telah meminta Kemenkeu untuk membahas lebih lanjut pada bulan ini.

"Ada beberapa [calon objek kena cukai], seperti minuman soda dan bumbu penyedap. Kami akan panggil BKF dan perwakilan perusahaan, seperti Coca Cola dan Fanta," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/10).

Berdasarkan kajian BKF, kata Maruarar, potensi penerimaan negara dari rencana perluasan objek kena cukai tersebut sekitar Rp2,7 triliun per tahun.

Sebelumnya, Maruarar menyebutkan sedikitnya 15 barang sedang dikaji kena cukai, a.l. minuman ringan bersoda, zat pewarna, bumbu penyedap, racun impor, batubara, dan intan. "Negara butuh duit, makanya saya bilang harus kreatif menggali potensi. Karena beberapa negara juga mengenakan itu," katanya.

Menanggapi wacana tersebut, Direktur Jenderal Industri Kementerian Perindustrian Agro R. Benny Wachjudi menegaskan pihaknya menolak dan tidak akan mendukung kebijakan tersebut.

Menurutnya, kebijakan kuno tersebut dikhawatirkan memukul pelaku industri yang sedang mencoba bertahan dari imbas krisis global. "Kami pernah menolak mati-matian. Kemenperin tidak akan mendukung," tegasnya.

Pernah Diterapkan

Dia mengatakan pengenaan cukai terhadap minuman ringan bersoda dan bumbu penyedap pernah diterapkan pada 2001-2002. Namun, setelah mendapat penolakan dan dikaji ulang, kebijakan itu akhirnya dicabut. "Kalau diterapkan lagi berarti mengikuti sejarah yang sesat," ujarnya.

Franky Sibarani, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), menceritakan 5 tahun lalu dilakukan riset terhadap kebijakan cukai tersebut dan hasilnya menunjukan terjadi penurunan permintaan dan produksi.

Karena itu, sejak awal Gapmmi menolak rencana tersebut karena akan berpengaruh signifikan terhadap harga jual produk makanan dan minuman.

"Kalau cukai dikenakan sekian persen terhadap produk, permintaan akan turun dan produksi anjlok, daya saing melemah dan ujung-ujungnya penerimaan negara juga turun," tuturnya.

Dia menilai keliru jika menggunakan cukai sebagai instrumen penggenjot penerimaan negara karena peruntukan sebenarnya untuk melindungi konsumen.

Plt Kepala BKF Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro pernah mengatakan bahwa wacana tersebut baru sebatas kajian yang belum jelas hasil akhirnya. Kajian dilakukan untuk menjadikan cukai sesuai dengan tujuan pengenaannya dalam UU Cukai.

sumber : Bisnis Indonesia

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM