Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Pemerintah Didesak Audit Gula Rafinasi


Surabaya - Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) mendesak pemerintah segera melakukan audit penggunaan gula rafinasi terhadap seluruh industri makanan dan minuman (mamin). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan agar stok gula rafinasi tidak sampai berlebih, sehingga dijadikan alasan bagi para produsen untuk melepasnya ke pasaran konsumsi.


Menurut Wakil Sekjen Ikagi Adig Suwandi, saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan hanya akan mengandalkan hasil audit gula rafinasi untuk melakukan pengurangan kuota impor gula kristal mentah (raw sugar) dan mengancam produsen yang melanggar dengan pemberian reaksi langsung. "Upaya pemerintah itu tidak efektif untuk membuat jera pelakunya, mereka akan terus melakukan pelanggaran," katanya di Surabaya, Minggu (1/1).


Dia juga menilai, sanksi pengurangan kuota impor raw sugar bagi pelaku pelanggaran tidak memadai bila tidak disertai bukti kontrak penjualan produk kepada industri makanan/minuman selaku penggunanya. "Selama ini terlalu sering ada temuan gula rafinasi di pasar eceren, tetapi distributornya saja yang dijadikan 'kambing hitam'," tuturnya.


Menurut dia, rencananya sebanyak lima produsen gula rafinasi di Indonesia akan dipangkas kuota impor raw sugar-nya setelah pemerintah melalui PT Sucofindo mengaudit distribusi gula rafinasi pada 8.619 pengecer yang tersebar di 439 pasar. Hasilnya, sebanyak 1.541 pengecer tertangkap tangan menjual gula rafinasi di pasar konsumsi.


Namun, dari produsen gula rafinasi yang ada, kata dia, ternyata PT Makassar Tene memiliki 1.024 pengecer dan dianggap paling banyak melakukan pelanggaran. Indikasi perembesan gula rafinasi di pasar konsumsi mencapai 18 hingga 20 persen. Untuk itu, pemerintah berniat mengoreksi kuota impor raw sugar 18 hingga 20 persen pada 2012. "Ini artinya dari rencana impor 2,55 juta ton, pemerintah mengurangi kuota impor sebesar 400.000 ton," ujarnya.


Sejauh ini, kata dia, segmentasi pasar yang membedakan peruntukan gula rafinasi (hanya untuk industri) dan lokal (untuk konsumsi langsung) masih diperlukan dalam upaya perlindungan pabrik gula (PG) berbasis tebu. Sebab impor raw sugar oleh pabrikan gula rafinasi hingga saat ini masih mendapatkan fasilitas bea masuk 0 hingga 5 persen.


Di sisi lain, dia mengatakan, saat ini stok gula lokal hasil penggilingan tebu 2011 masih banyak yang tersimpan di gudang. Produk gula lokal itu tidak bisa dipasarkan karena tidak mampu bersaing dengan harga gula rafinasi yang ikut merembes ke pasaran bebas.


Para distributor gula rafinasi banyak yang menjual ke konsumen non-industri dengan alasan para pelaku industri makanan/minuman kelas menengah ke bawah dan pengolahan rumah tangga pengguna gula rafinasi tidak memiliki akses langsung ke pabrik. Padahal umumnya, industri kecil lebih banyak menggunakan gula lokal berbahan baku tebu dengan alasan jauh lebih manis. "Mereka baru mencari gula rafinasi ketika harganya jauh lebih murah," ucapnya.


Koordinasi


Terkait bocornya peredaran gula rafinasi ke pasar bebas ini, anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja sebelumnya mengatakan, peredaran gula rafinasi tersebut menghambat gula produksi petani masuk pasar. Hal tersebut, lanjut dia, diakibatkan kurangnya pengawasan pemerintah dan kementerian terkait harus bertanggung jawab terhadap peredaran gula rafinasi.


Untuk menghindari adanya lempar tanggung jawab pengawasan antarlembaga pemerintahan, dia meminta koordinasi yang baik antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan). "Ketiga kementerian terkait harus berkoordinasi dalam hal pengawasan. Kementerian BUMN juga perlu dilibatkan. Kalau koordinasi bisa berjalan baik, maka pengawasan akan lebih intensif. Kita harus melakukan sinergi untuk membuat petani bergairah," ujarnya.


Selain itu, dia mengimbau pemerintah memperhatikan tuntutan petani tebu, salah satunya terkait rembesan gula rafinasi yang membuat harga gula tebu merosot.


Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengakui, banyak gula rafinasi di pasar konsumen rumah tangga. Namun, dia mengatakan, hal tersebut dikarenakan keinginan dari gubernur di masing-masing daerah yang bersangkutan.


"Mereka (gubernur) beralasan, gula rafinasi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Soalnya, ketersediaan gula tebu di daerah itu terbatas. Gula tebu yang merupakan hasil produksi di Pulau Jawa dan Suma-tera, tidak sampai ke wilayah Indonesia timur," kata dia.


Sepereti diketahui, akibat bocornya gula rafinasi ke pasaran tersebut ribuan massa dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berunjuk rasa ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Istana Negara, pada pertengahan Desember 2011 lalu.


Meluasnya peredaran gula rafinasi di pasar umum menyebabkan kemarahan para pelaku industri gula berbasis tebu. Sebab dengan harga gula rafinasi yang jauh lebih murah, penjualan gula tebu terus merosot. Untuk itu, APTRI juga meminta pemerintah menjatuhkan sanksi dan mencabut izin impor PT Makassar Tene karena produknya masuk ke pasar konsumsi.


Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294277





Share:

Berita Serupa