BERITA INDUSTRI

Konsorsium Diperbolehkan Studi Kelayakan JSS


Jakarta - KONSORSIUM Graha Banten Lampung Sejahtera (GELS) diputuskan bisa menggarap studi kelayakan proyek pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSIS). Asalkan, konsorsium pemrakarsa megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) itu bisa melaksanakan kerangka acuan (Term of Reference) yang akan dibuat pemerintah.

"Kami undang pemrakarsa untuk diskusi. Kalau menyanggupi untuk melaksanakan TOR, maka, dia boleh mengerjakan studi kelayakan KSISS," kata Menteri Perindustrian MS. Hidayat saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/8).

Kerangka acuan akan dibuat oleh tujuh menteri yang sebelumnya telah diberi mandat yakni, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menkeu Agus Martowardojo, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Menkumham Amir Syamsuddin, Menperin MS. Hidayat, dan Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana.

Dia mengatakan tim tujuh membahas usulan menkeu atas studi kelayakan proyek pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur JSS. "Kami sepakat tujuh menteri itu masing-masing membuat kerangka rujukan, kemudian dikompilasi sehingga muncul usulan dari pemerintah dan kita mengundang tim pemrakarsa untuk mendiskusikan," ujarnya dilansir Antara.

Menurut dia, apabila tim pemrakarsa bersedia untuk mengikuti kerangkan rujukan yang diajukan pemerintah maka mereka diizinkan untuk membuat studi kelayakan megaproyek jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera tersebut.

"Kalau dia mengikuti TOR yang kita siapkan maka dia boleh membuat studi kelayakannya," ucapnya.

Hidayat belum mau mengungkapkan apakah nantinya studi kelayakan dilakukan menggunakan dana APBN atau tidak, namun sepanjang kerangka rujukan disepakati tim pemrakarsa maka tidak ada masalah krusial yang perlu dilakukan pembahasan lagi.

Namun, menurut dia, pembangunan proyek jembatan dengan pengembangan kawasan strategis tidak selayaknya dipisahkan karena pembangunan jembatan itu sendiri berdasarkan perhitungan investasi, tidak menguntungkan.

"Saya sendiri berpendapat tidak bisa dipisahkan karena jembatan itu sebetulnya secara investasi tidak feasible, karena revenue dari jembatan tidak bisa menutupi biaya, karena revenuenya kan rupiah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan membentuk tim tujuh yang berada dalam pengawasan Dewan Pengarah untuk membahas pemisahan studi kelayakan antara proyek jembatan dengan kawasan strategis di sekitar jembatan dan pembiayaan studi kelayakan proyek jembatan yang menggunakan dana APBN.

Tim tujuh terbentuk karena timbul polemik akibat Menteri Keuangan meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk melaksanakan studi kelayakan pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Jembatan Selat Sunda

Sumber : Jurnal Nasional

Share: