BERITA INDUSTRI

Defisit Pangan US$ 9,2 M


JAKARTA - Defisit tujuh komoditas pangan utama nasional terus meningkat. Pada 2011, volume impor beras, jagung, gandum, kedelai, gula, susu, dan daging mencapai 17,6 juta ton senilai US$ 9,4 miliar. Defisit pangan tahun yang sama 17,35 juta ton dengan nilai US$ 9,24 miliar karena ekspor hanya 250 ribu ton dengan nilai US$ 150 juta.

Pada 2011, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor beras Indonesia dari sejumlah negara mencapai 2,75 juta ton dengan nilai US$ 1,5 miliar atau 5% dari total kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, volume impor kedelai tercatat 60% dari total konsumsi dalam negeri sekitar 3,1 juta ton dengan nilai US$ 2,5 miliar, jagung (11% dari konsumsi 18,8 juta ton, US$ 1,02 miliar), gandum (100%, US$ 1,3 miliar), gula putih (18%, US$ 1,5 miliar), daging sapi (30%, US$ 331 juta), dan susu (70%).

Selama ini, Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, Pakistan, dan Amerika Serikat (AS). Sedangkan jagung diimpor antara lain dari Argentina, Brasil, Tiongkok, AS, dan India. Adapun impor kedelai di antaranya dari AS, Argentina, Malaysia, Kanada, dan Taiwan.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengungkapkan, nilai defisit perdagangan pangan itu semakin besar bila memperhitungkan produk buah-buahan dan sayur-sayuran. "Sejak dua tahun lalu, defisit hortikultura Indonesia tanpa beras mencapai US$ 37 miliar," ujar dia kepada Investor Daily, Minggu (22/7).

Winarno menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung mengambil jalan pintas melalui impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebenarnya, Indonesia mampu berswasembada pangan mengingat potensi lahan pertanian di Indonesia cukup besar dan subur. Potensi tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak dimanfaatkan secara baik. "Petani bisa kok memenuhi kebutuhan dalam negeri bila ada pengawalan dari pemerintah, misalnya perbaikan irigasi, jalan, memperlancar arus barang, kredit bunga rendah, meningkatkan subsidi, dan dukungan pascapanen," jelas Winarno.

Ironi Negeri Agraris

Ketua Komite Tetap Hukum dan Pengamanan Perdagangan Kadin Indonesia Ratna Sari Loppies mengatakan, defisit perdagangan komoditas tanaman pangan sungguh ironis. "Indonesia kan negara agraris dan memiliki lahan pertanian yang luas," tandas dia.

Sebelum mencapai swasembada pangan, Ratna mengakui, Indonesia sulit menutup keran impor bahan pangan, karena produksi dalam negeri belum mencukupi. "Komoditas pangan pokok yang impornya masih sulit dihentikan antara lain daging sapi dan kedelai," jelas dia.

Menurut dia, pemerintah harus memiliki grand design yang benar dan jelas untuk menyukseskan program keamanan pangan.

Indonesia juga tidak bisa hanya terpaku pada sektor pertanian untuk memproduksi bahan pokok pangan, tapi juga mengembangkan industri makanan olahan.

Untuk mempercepat terealisasinya program ketahanan pangan, jelas Ratna, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang diterapkan eksportir pangan dunia, di antaranya memberikan proteksi dan subsidi kepada petani serta produsen makanan di dalam negeri. "Tidak usah jauh-jauh, Malaysia saja masih menyubsidi sembilan bahan kebutuhan pangan pokoknya. Jadi, lebih murah harganya ketika sampai ke rakyat. Ini berbeda dengan kita," ujar Ratna.

Dia menambahkan, Indonesia juga harus berpikiran cerdas, misalnya bagaimana agar sumber karbohidrat tidak hanya bergantung pada beras. "Bukan hanya perlu menggalakkan makanan alternatif seperti yang berbahan gandum, tapi juga perlu mulai kembali ke makanan asli kita yang dibuat dari singkong, yakni gatot dan tiwul, serta nasi jagung. Tinggal sosialisasinya saja yang efektif," tegas dia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Franky Widjaja mengemukakan, setelah menjadi eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, dan teh, Indonesia berpeluang besar mampu mengembangkan produk pangan pertanian lainnya.

"Masalahnya, sektor pertanian kita belum terintegrasi. Sektor ini juga belum mengadaptasi teknologi, sehingga skala keekonomiannya belum maksimaI," kata dia.

Menurut Franky, pemerintah bersama Kadin perlu bekerja sama menggali berbagai potensi untuk mengembangkan dan memacu produktivitas hasil pertanian lainnya. "Misalnya kita bisa mengadaptasi strategi yang yang diterapkan pada pengembangan perkebunan sawit, yakni melalui petani yang memacu produksi tanpa harus membuka lahan baru. Ini bisa diterapkan untuk sektor lainnya," papar dia.

Butuh Investasi

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengakui, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan produksi pangan berkualitas yang bisa bersaing dengan produk impor bersubsidi dan terindikasi dumping. Namun, produksi pangan hanya bisa digenjot jika ada investasi berskala besar. "Intinya, Indonesia memang harus meningkatkan produksi, daya saing, dan teknologi melalui investasi baru," kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hal senada diungkapkan Benny Wahyudi (dirjen industri agro Kementerian Perindustrian), Franky Widjaja (wakil ketua umum Kadin Indonesia bidang Agribisnis, Pangan, dan Peternakan), Ratna Sari Loppies (ketua Komite Tetap Hukum dan Pengamanan Perdagangan Kadin Indonesia).

Sebenarnya, menurut Mentan, banyak investor yang berniat untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian, seperti hortikultura dan peternakan. "Mereka belum bisa mewujudkannya karena masih terkendala lahan," jelas Suswono.

Mentan mencontohkan, investasi pengembangan peternakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum bisa direalisasikan karena terkendala keterbatasan lahan. Eksekusi lahan telantar untuk pertanian juga tidak mudah. Soalnya, para pemegang hak guna usaha (HGU) bisa menang saat menggugat ke pengadilan ketika pemerintah mengeksekusi lahan.

Tahun ini, jelas Mentan, kebutuhan investasi untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai sekitar Rp 43,44 triliun, dengan rincian untuk padi Rp 31,7 triliun, jagung Rp 10,2 triliun, dan kedelai Rp 1,3 triliun. "Hal itu sulit direalisasikan karena anggaran pemerintah terbatas dan swasta masih enggan berinvestasi," tutur Suswono.

Produksi padi tahun ini diperkirakan hanya 68,59 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 38,5 juta ton beras. Produksi jagung diramalkan meningkat 7,38% menjadi 18,95 juta ton pipilan kering atau di bawah target 22 juta ton. Sedangkan produksi kedelai diperkirakan turun 8,40% menjadi 779,74 ribu ton, atau jauh dari target 1,9 juta ton.

Pada 2014, Kementan menargetkan produksi padi mencapai 75,7 juta ton GKG, jagung 29 juta ton, kedelai 2,7 juta ton, gula 5,7 juta ton, dan daging sapi 0,55 juta ton.

Dirjen Industri Agro Kemenperin Benny Wahyudi menuturkan, terkait upaya swasembada pangan, peran Kemenperin adalah mendukung tugas Kementan, antara lain pengadaan pupuk dan peralatan pertanian. "Kemenperin juga ditantang menyediakan teknologi dan fasilitas pengawetannya agar pangan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama untuk food security," ujar dia.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor makanan, Kemenperin memiliki tugas penelitian untuk mendiversifikasi produk pangan olahan baru dan pangan alternatif. "Misalnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras impor, Kemenperin mengembangkan dan mendukung pengembangan makanan olahan roti dengan mokaf dan lainnya," kata Benny.

Suswono mengakui, kebiasaan masyarakat mengonsumsi beras sulit diubah. Selain faktor budaya, faktor regulasi turut memengaruhi, misalnya kebijakan beras murah untuk masyarakat miskin (raskin). "Sebagai contoh adalah masyarakat di Kabupaten Lani Jaya, Papua. Setelah ada program raskin, mereka tidak mau kembali lagi ke makanan asli mereka, yaitu umbi-umbian," tutur dia.

Meski demikian, kata Mentan, Indonesia masih punya harapan menuai sukses dalam program diversifikasi pangan. Bukan hanya pada makanan yang mengandung karbohidrat, tapi juga makanan yang mengandung protein. "Jika pendapatan per kapita masyarakat Indonesia naik menjadi US$ 5.000 dari sekarang US$ 3.500, konsumsi buah dan daging pasti meningkat," tandas dia.

sumber : Investor Daily

Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM