BERITA INDUSTRI

Mobil LCGC Mesti Diekspor


JAKARTA - Pemberian insentif untuk mobil murah dan akrab lingkungan (low cost and green car/LCGC) merupakan langkah blunder jika kendaraan tersebut dipasarkan di dalam negeri. Dengan kondisi infrastruktur dan sarana transportasi massal di Tanah Air yang masih buruk, mobil-mobil LCGC hanya akan membuat kemacetan lalu lintas semakin menjadi-jadi. Mobil berbasis LCGC sebaiknya diekspor dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan agar diterima pasar.

"Ini mirip kebijakan pemerintah dahulu yang membebaskan uang muka (down payment/DP) kredit mobil dan sepeda motor. Akibatnya, kemacetan lalu lintas terjadi di mana-mana. Dengan adanya insentif untuk LCGC, kemacetan bakal menjadi-jadi jika mobil itu dipasarkan di dalam negeri," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (12/6).

Pemerintah mulai pekan depan membebaskan bea masuk (BM) mesin, perakitan, serta komponen mobil berbasis LCGC. Fasilitas itu diberikan guna merangsang pembangunan dan pengembangan mobil LCGC di dalam negeri, baik di sektor permesinan, perakitan, maupun komponen.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 76/PMK Oil/ 2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang telah diundangkan pada 22 Mei 2012 dan berlaku 30 hari sejak diundangkan atau berlaku mulai pekan depan. PMK tersebut merupakan perubahan atas Permenkeu No 176/PMK 011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

Selain membebaskan BM, pemerintah memberikan perpanjangan waktu impor selama setahun kepada perusahaan yang memperoleh pembebasan BM tapi belum merealisasikan importasi dalam waktu empat tahun akibat tata niaga impor. "Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan melalui pengaturan pemindahtanganan mesin atau barang dan bahan mobil berbasis LCGC serta mewajibkan penyampaian laporan realisasi impor," demikian keterangan resmi Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, kemarin.

Dua Tahun Lagi

Djoko Setijowarno memprediksi dalam dua tahun lagi, semua kota di Indonesia macet teramat parah di tengah pertumbuhan infrastruktur jalan yang sangat lamban, selain banyak yang rusak dan berlubang. Apalagi harga mobil semakin terjangkau masyarakat dan prosedur pembeliannya sangat mudah dibandingkan di negara maju, seperti di Singapura.

"Teman saya di Singapura baru saja cerita bahwa prosedur membeli mobil di sana sangat sulit. Selain dikenai pajak dan biaya parkir yang tinggi, ia harus punya surat lisensi pembelian yang mencapai sekitar Sin$ 100 ribu (Rp 700 juta) dan harus memiliki garasi di rumahnya. Artinya, biaya pengurusan izin pembelian mobil bisa lebih mahal daripada harga mobilnya," papar dia.

Kondisi sebaliknya, kata Djoko, terjadi di Indonesia. "Di sini, orang tidak punya rumah saja bisa memiliki mobil. Banyak juga orang yang tidak punya garasi cukup, nekat membeli mobil dan diparkir di jalanan. Belum lagi pemilik mobil masih bisa beli BBM bersubsidi," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan LCGC membuat blunder. Pasalnya, ketika ketentuan minimum DP kendaraan bermotor dinaikkan menjadi 25-30% mulai 15 Juni tahun ini, pemerintah justru mengeluarkan PMK 76 Tahun 2012 yang membebaskan BM mesin, perakitan, dan komponen mobil berbasis LCGC serta menurunkan PPnBM-nya.

Idealnya, kata dia, mobil berbasis LCGC diekspor. Namun, itu sulit dilakukan. Soalnya, masyarakat di negara lain akan mempertanyakan kualitas produk tersebut yang dijual dengan harga murah, kecuali aspek keselamatan dan kenyamanannya tetap terjaga. "Kalau diekspor, dengan harga murah dan fasilitas seadanya, memang ada yang mau beli?" tandas dia.

Ketua Komite Tetap Kadin bidang Peningkatan Produktivitas Gunadi Sindhuwinata mengatakan, pemerintah harus fokus mengembangkan program LCGC. Jangan hanya memikirkan produknya, tapi juga visi dan misi yang jauh ke depan.

"Dalam empat tahun ke depan, investasi yang mengalir di segmen LCGC bisa mencapai US$ 2 miliar, meliputi empat sampai lima merek. Output-nya adalah 400-500 ribu unit per tahun. Potensi serapan tenaga kerjanya tinggi," ujar dia.

Dia menambahkan, pemerintah juga jangan hanya berkutat pada pemberian insentif.

"Insentif memang penting. Tapi menekan biaya logistik yang mahal dan pungutan-pungutan liar akan sama efisien dan efektifnya dengan insentif. Biaya logistik kita lebih mahal 30% dari kawasan regional," tegas dia.

Fasilitas Lain

Sementara itu, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darnadi menjelaskan, fasilitas tersebut diberikan pemerintah untuk mendorong terlaksananya "program LCGC. "Perusahaan yang akan membangun dan mengembangkan mobil berbasis LCGC, seperti Daihatsu, bisa memanfaatkan fasttitas ini," ujar dia.

Berdasarkan PMK tersebut, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BM impor mesin, barang, dan bahan untuk pembangunan industri LGCC, termasuk perakitan dan komponen, perusahaan harus mengajukan permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Budi Darmadi, dari sisi produksi, pemerintah juga akan memberikan fasilitas pembebasan BM bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri. Kecuali itu, pemerintah bakal menurunkan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) produk mobil LCGC. "Selama ini kan industri perakitan dan komponen tidak mendapat fasilitas ini. Kemenperin akhirnya mengusulkannya," tutur dia.

Mengenai pembebasan BM bahan baku dan komponen mobil berbasis LCGC yang belum diproduksi di dalam negeri, Budi mengungkapkan, fasilitas tersebut diberikan karena pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mobil belum mencapai 100%. "TKDN kan bertahap, dimulai dari 40%, 60%, dan 80%. Untuk spesifiknya akan dibuat PMK khusus yang mengatur pemberian fasilitas pembebasan BM bahan baku dan, komponen yang belum diproduksi di dalam negeri," papar dia.

Perihal pengurangan PPnBM produk mobil berbasis LCGC, Budi mengatakan, pemerintah akan menetapkan aturan pos tarif khusus. Insentif fiskal pengurangan PPnBM baru diberikan setelah mobil berbasis LCGC siap dipasarkan. Insentif tersebut dikaitkan dengan komitmen memproduksi di dalam negeri. "Dalam waktu lima tahun setelah perakitan komersial pertama, prinsipal harus memproduksi penuh di dalam negeri," tandas dia.

Di luar itu, menurut Budi, ada kemungkinan masing-masing daerah memberikan insentif dalam bentuk lain, misalnya pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB). "Kami terus berkomunikasi dengan para gubernur. Ada yang bersedia menurunkan PKB. Itu efeknya sangat lumayan," paparaya.

Bukan Cuma Jepang

Budi Darmadi juga mengemukakan, yang meminati segmen LCGC bukan hanya para pemain otomotif Jepang. Prinsipal asal Korea Selatan (Korsel) juga memiliki animo yang sama. Sedangkan prinsipal Eropa masih terkendala aspek harga.

Prinsipal Eropa, kata dia, banyak yang memproduksi mobil ramah lingkungan. Tapi, aspek low cost-nya tidak ada. Mereka berprinsip, tidak akan mengorbankan safety dan comfort konsumen. Misalnya standar ABS-nya untuk 200 km per jam, kami sarankan untuk 120 km per jam saja. Tapi mereka tidak mau," tutur dia.

Secara terpisah, Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra mengaku belum mengetahui PMK 76/2012. "Saya akan pelajari dulu seperti apa isentifnya. Nanti juga kan tergantung juklaknya," kata dia

sumber : Investor Daily

Share: