Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Ekspor Tambang Mineral akan Dikuota


JAKARTA - Pemerintah akan membatasi dan mengatur kuota ekspor bahan tambang mineral mulai tahun 2012, selain mengenakan bea keluar (BK) sekitar 20%. Hal tersebut dilakukan guna mencegah eksploitasi bahan tambang secara berlebihan.

"Kuotanya alam ditetapkan oleh Kementerian ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM), misalkan tahun ini berapa diekspor. Nanti, Kementerian ESDM yang memberikan clearance," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Deddy Saleh di Jakarta, Jumat (6/5).

Selain mengatur kuota dan mengenakan BK, pemerintah juga bakal mengatur eksportir bahan tambang. Selama ini, eksportir diang-gap terlalu leluasa mengekspor bahan tambang, sehingga terjadi dampak eksploitasi tambang berlebihan.

Ke depannya, eksportir komoditas tersebut harus terdaftar di Kemendag. Namun, pihaknya belum menerima daftar perusahaan yang akan direkomendasikan menjadi eksportir bahan tambang mineral.

"Nanti, mengenai jumlah eksportir dan segala macam itu diatur oleh Kementerian ESDM," ujar dia.

Deddy menambahkan, pemerintah kemungkinan juga bakal melarang ekspor komoditas bahan tambang tertentu dari 14 komoditas yang telah diwacanakan dikenakan BK. Namun, dia belum bersedia menyebutkan komoditas yang dimaksud karena belum ditetapkan.

"Mungkin ada lima. Itu yang paling kita butuhkan dan ada dampak terhadap lingkungan dan kita perlu mencegah deposit kita," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat sudah menyampaikan, BK mendesak diberlakukan terutama pada lima bahan tambang mineral yakni iron ore, iron sand, nikel, tembaga, dan bauksit "Karena, ekspor kelima komoditas itu melonjak 500-800% sejak tahun 2008 hingga 2011," tutur Hidayat di Jakarta, Rabu (2/5).

Dia mengungkapkan, pihaknya juga telah menyampaikan penjelasan serupa kepada delegasi partai Jepang, Liberal Democratic Party (LDP) ketika berkunjung ke Indonesia. Delegasi partai LDP datang didampingi oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori.

Pengenaan BK

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, pemerintah akan mengenakan BK rata-rata 20% atas 14 jenis bahan tambang mineral. Ke-14 komoditas tambang tersebut terdiri atas tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, nikel, molybdenum, mangan, dan antimon.

Aturan BK itu menindaklanjuti pasal 21 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Pertnen tersebut menyebutkan, perusahaan tambang dilarang mengekspor bijih mineral paling lambat 6 Mei 2012.

Namun, BK tersebut tidak berlaku untuk pemegang tambang mineral kontrak karya (KK). Saat ini, pemerintah tengah merenegosiasi KK tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara. "KK sudah melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian," imbuh dia.

sumber : Investor Daily

Share: