Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Penggunaan produk lokal diawasi


SURABAYA: Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap ketentuan wajib penggunaan produk dalam negeri dalam proyek pengadaan barang yang memanfaatkan anggaran negara.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan potensi penyerapan produk dalam negeri melalui belanja pemerintah masih terkendala oleh sistem verifikasi yang rumit dan pengawasan yang lemah.

Tahun lalu, realisasi pembelanjaan anggaran pemerintah untuk produk dalam ne geri diperkirakan baru 23% dari potensi belanja anggaran barang dan jasa yang mencapai Rp273,7 triliun.

"Memang ada peningkatan dari 16% pada 2009 menjadi 18% pada 2010. Tapi saya rasa pengawasan harus ditingkatkan dan verifikasi harus disederhanakan," kata Panggah dalam pameran Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) di Surabaya kemarin.

Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mirawati Sudjono mengatakan pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Mereka wajib melakukan audit pemeriksaan. Itu aturan penggunaan APBNAPBD. Kalau dilanggar bisa digolongkan korupsi," katanya.

Peraturan Presiden No. 54/2010 mengharuskan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengutamakan produk buatan dalam negeri.

Tender pengadaan barang yang diikuti oleh pemasok produk lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40% tidak boleh mengikutsertakan barang produksi luar negeri. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah bisa mengadakan barang dengan harga lebih mahal 15% dari produk lainnya (pre ferensi) apabila produk tersebut memiliki kandungan lokal di atas 25%.

Kena sanksi Mulai tahun ini, jelas Mirawati, pemerintah akan mengenakan sanksi pada pengawas belanja instansi pemerintah yang tidak melaporkan belanja produk dalam negeri secara periodik setiap 6 bulan.

Pengawasan akan dialkukan melalui monitoring, evaluasi, dan audit atas penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa menggunakan anggaran. "Yang akan dimonitor adalah panitia lelang, pejabat pemeriksa keuangan, dan aparat pengawasan intern pemerintah," kata Mirawati.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Deddy Suhajadi mengatakan pemerintah perlu menaikkan preferensi perbedaan harga untuk produk lokal dari 15% menjadi 25% guna memperkuat daya saing perusahaan yang berupaya meningkatkan komponen lokal.

Selain itu, kata Deddy, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi mengenai TKDN dan mempermudah sistem verifikasi.

"Di Jawa Timur ada ribuan pabrik, tetapi yang terverifikasi baru 70 pabrik. Ini pasti ada masalah, pemerintah harus lebih menyosialisasikan TKDN,"“ katanya.

sumber : Bisnis Indonesia

Share: