Beranda | Profil | Statistik Industri | Regulasi | Publikasi | Informasi Publik | Layanan Publik | Links | Hubungi Kami | Peta Situs

BERITA INDUSTRI

Menperin Khawatir Terjadi Pengerukan Tambang Besar - besaran


Jakarta - Kementerian Perindustrian mengaku khawatir dengan dugaan bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Minerba pada tahun 2014, telah terjadi pengerukan barang tambang secara besarbesaran. Karena itu, Permen ESDM No. 7 tahun 2012 dikeluarkan untuk mencegah terjadi adanya pengerukan besarbesaran bijih besi yang dilakukan 24 jam untuk diekspor ke luar negeri.

"Kami mensinyalir, untuk ekspor bijih besi selama satu tahun bisa mencapai 20 juta ton, padahal untuk deposit bijih besi hanya 100 juta ton, jadi dalam waktu lima tahun bisa habis," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Senin (12/3).

Hidayat mengatakan, dalam masa transisi ini dipergunakan untuk mengeruk habis bahan tambang yang ada di Indonesia, dan tentu saja hal tersebut tidak baik. "Hal ini merupakan salah satu yang kita perhatikan, bahwa saat ini sedang terjadi pengerukan besarbesaran untuk bahan tambang yang ada di Indonesia sebelum UU Minerba tersebut diberlakukan pada tahun 2014," lanjutnya.

Polemik keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2012 mernang masih berlanjut. Di suatu sisi, pelaku usaha pertambangan mineral Indonesia, bersama pejabat perangkat daerah kabupaten, kota dan provinsi, meminta pemerintah untuk menunda penerapan aturan tersebut karena menganggu kinerja ekspor. Namun di sisi pemerintah, Permen tersebut merupakan salah satu langkah untuk melindungi kepentingan nasional Permen ESDM No.7 Tahun 2012 tersebut tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral, dan dalam Pasal 21 dari Permen tersebut berisi larangan untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Permen tersebut.

Perusahaan Berguguran

Menurut dia, hal ini akan berdampak besar bagi dunia usaha di Indonesia. Selain berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja karyawan, dan akan banyak perusahaan skala menen
gah dan kecil berguguran (kolaps).

"Kebijakan Menteri ESDM lewat Permen No 7 itu sangat tidak populis dan kurang realistis. Kalau itu diberlakukan dalam waktu tiga bulan ini, bagaimana bisa dengan nasib perusahaanperusahaan yang sudah teken kontrak hingga 2014?," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Bidang Riset dan Teknologi Bambang Sujagad.

Bambang sebenarnya turut mendukung upaya pemerintah untuk menambah nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Namun, perlu diperhatikan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimana ekspor hasil komoditas sampai 2014. "Jadi ini bertolak belakahg dengan Permen ESDM No 7 yang waktunya justru dipercepat," ujarnya.

Sementara, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur, Permen ESDM No 7/2012 merupakan kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak dibicarakan dengan dunia usaha, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai pengusaha dan pihak Kadin di daerah. "Kami menolak Pasal 21 tersebut, tetapi tidak menolak kebijakan menteri tersebut secara keseluruhan," ujarnya.

Hal tersebut, karena yang menjadi persoalan adalah kesiapan dalam membangun industri pengolahan di dalam negeri. "Padahal sudah banyak pengusaha di daerah yang telah berinvestasi dalam membangun beragam infrastruktur seperti akses jalan dan pelabuhan yang tidak dibiayai oleh pemerintah," jelasnya.

Senada dengan Natsir, Ketua Umum Asosiasi Nikel Indonesia, Shelby Ihsan Saleh juga mengatakan pihaknya setuju dengan konsep larangan ekspor bahan mentah minerba untuk meningkatkan nilai tambah, namun masih terdapat banyak hal yang harus dibenahi seperti infrastruktur dan fasilitas smelter, sehingga akan lebih baik bila tidak dilakukan secara tergesagesa.

Shelby juga menyatakan bahwa Permen ESDM No 7/2012 itu juga tidak memiliki dasar hukumnya karena bertentangan dengan UU Minerba yang saat ini juga sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. novi


sumber : Harian Ekonomi Neraca

Share: