BERITA INDUSTRI

India dan Jepang Pertanyakan Larangan Ekspor Tambang Mentah


JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, India dan Jepang mulai terusik dan mempertanyakan rencana kebijakan larangan ekspor hasil tambang dan mineral mentah pada 2014. Selama ini, negara-negara tersebut menikmati pasokan barang tambang dan mineral mentah asal Indonesia.

"Mereka mempertanyakan kebijakan itu, karena selama ini sudah berjalan mapan, kenapa diubah," kata Hidayat, usai menerima Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma bersama delegasinya di Jakarta, Senin (5/3).

Menurut dia, larangan ekspor barang mentah tambang harus diberlakukan karena telah diatur dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hal tersebut bertujuan menjaga kepentingan nasional dan menjamin pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri.

Hidayat menuturkan, di sela pertemuan tertutup dengan delegasi India, pihaknya menyarankan investor India agar membangun pabrik pengolahan bahan mentah tambang (smelter) dan mineral di Indonesia. Sharma mengatakan akan mempertimbangkannya walaupun juga mengkritisi rencana kebijakan Indonesia itu.

Namun, Menperin juga menegaskan bahwa rencana kebijakan tersebut bertujuan menjaga kepentingan industri Indonesia. "Tidak hanya untuk menyuplai industrinya saja seperti selama ini. Saya bilang agar bangun smelter di sini. Toh, dia tidak akan rugi karena hasil olahannya nanti bisa diekspor ke sana," katanya.

Hidayat juga telah menegaskan hal serupa kepada pemerintah dan pengusaha asal Jepang. "Intinya, saya menegaskan bahwa kebijakan ini sesuai UU, jadi dikerjakan saja dulu," ujar dia.

Sementara itu, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Aturan tersebut mulai diberlakukan secara bertahap pada Mei 2012.

"Dengan permen itu, kami tinggal menunggu percepatan realisasi investasi hilir tambang dan mineral," imbuh Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari.

Menurut dia, semula, Kemenperin sempat mengusulkan pemberlakuan bea keluar (BK) atas ekspor hasil tambang dan mineral mentah. Tapi, permen tersebut telah menetapkan kebijakan yang lebih maju, sehingga tidak terlalu memerlukan aturan BK Pemerintah justru mendorong investor untuk membangun pabrik pengolahannya di dalam negeri. (erne)

Sumber : Investor Daily

Share:

Berita Serupa