BERITA INDUSTRI

Industri Pertanyakan Kebijakan Cukai Plastik


Sumber: Bisnis Indonesia (03/10)


JAKARTA- Industri pengguna plastik mempertanyakan sikap pemerintah yang berkeras memberlakukan cukai atas kemasan plastik mulai 2017 karena dinilai kontraproduktif terhadap penerimaan negara.


Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan cukai atas kemasan plastik tidak akan berhasil mengurangi volume sampah atau me ningkatkan penerimaan negara.


Dia menjelaskan plastik saat ini hanya sekitar 15% dari volume sampah yang ditemukan di tempat pembuangan akhir. Mayoritas sampah plastik dipungut justru menjadi bahan baku industri daur ulang.


Pungutan cukai atas kemasan plastik, menurutnya, juga tidak akan  berdampak positif pada penerimaan pemerintah. Penerimaan negara justru terganggu karena pengenaan cukai atas kemasan plastik akan menekan kinerja industri pengguna plas tik.


“Jika maksud dan tujuan pemerintah mengenakan cukai plastik itu untuk mengurangi volume sampah, ini tidak tepat sasaran. Jika maksudnya menambah pendapatan, justru kontraproduktif karena pertumbuhan industri terganggu,” kata Fajar kepada Bisnis, Minggu (2/10).


Penelitian Eugenia Mardanugraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan pengenaan cukai plastik akan menekan nilai penjualan produk minuman yang menggunakan kemasan plastik merosot hingga Rp10,16 triliun.


Penurunan permintaan tersebut berdasarkan simulasi atas pengenaan cukai Rp50 per kemasan gelas plastikatau sekitar Rp208 per liter dan pengenaan cukai Rp200 perkemasan botol plastik atau setara dengan Rp333 per liter.


Volume permintaan air minum dalam kemasan (AMDK) botol plastik diperkirakan bisa merosot 19% atau setara dengan penurunan nilai penjualan Rp9,07 triliun, sedangkan permintaan soda dalam botol plastik merosot 8% atau setara dengan penurunan nilai penjualan Rp262,79 miliar.


Menurutnya, cukai atas kemasan plastik bisa memberikan tambahanpendapatan cukai Rp1,9 triliun pada negara. Di sisi lain, pemerintah diproyeksikan kehilangan penerimaan Rp2,44 triliun dari penurunan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan.


“Dalam periode 1 tahun pemerintah diperkirakan akan kehilangan pendepatan Rp528 miliar. Nilai di atas belum memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memungut cukai,” kata Eugenia.


Fajar menambahkan pungutan cukai atas kemasan plastik tidakakan efektif karena pemerintah tidak memiliki sistem dan sumber daya untuk mengawasi industri plastik dan per edaran barang berkemasan plastik.


“Pabrik plastik itu banyak sekali, mekanisme pungutannya bagaimana. Belum lagi barang impor. Ada 116 pos tarif yang volumenya nyaris satu juta ton. Mekanisme pengenaannya bagaimana?” katanya.


Messe Dusseldorf Asia menyatakan saat ini ada 4.000 perusahaan yang bergerak di dalam bisnis pengolahan plastik di Indonesia. Total produksi ribuan industri tersebut rata-rata tumbuh 10% setiap tahun.


Inaplas memperkirakan volume konsumsi plastik pada 2016 mencapai 4,75 juta ton setelah menyentuh volume konsumsi 2,2 juta ton pada Januari—Juni 2016.


PUNGUTAN CUKAI


Kementerian Keuangan menyatakancukai kemasan plastik ditargetkan berlaku pada 2017 sebagai jenis pungutan cukai baru.


Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pada tahap awal cukai kemasan plastik akan dikenakan pada produk kantong plastik.


Pengenaan cukai atas kemasan kantong plastik pada tarif lebih rendah dari Rp200 per produk diperkirakan bisa memberikan penerimaan Rp1,6 triliun kepada pemerintah.


“Ini kami sedang menunggu diskusi dengan DPR [soal pengenaan cukai baru]. Cukai plastik itu pada prinsipnya kami usulkan untuk semua kemasan plastik. Sementara, ma sih kantong plastik dulu untuk tahap awal,” katanya kepada beberapa media, Jumat (30/9).


Heru mengatakan Kemenkeu menginginkan cukai dikenakan atas semua jenis kemasan plastik secara bertahap setelah pemberlakuan cukai atas kantong plastik.


Juru Bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik (FLAIPPP), Rachmat Hidayat, menegaskan keberhasilan program kantong plastik berbayar mengurangi konsumsi kantong plastik tidak bisa dijadikan acuan pengenaan cukai atas produk kemasan plastik lain.



Share:

Twitter

Program Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM