BERITA INDUSTRI

Perpres Peta Jalan e-Commerce Segera Terbit


Sumber : Investor Daily

JAKARTA – Pemerintah segera menerbitkan peta jalan (roadmap) transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Perpres ini akan mengatur seputar mekanisme pembiayaan serta pembentukan komite pengarah, tim pelaksana, danproject management office (PMO) e-commerce yang bakal diisi oleh para profesional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, komite pengarah, tim pelaksana, dan PMO itu bertugas untuk mengawal dan memonitor implementasi e-commerce. Selain pembentukan tiga lembaga ini, perpres juga mengatur pembentukan kelompok kerja (pokja) e-commerce.

“Ruang lingkup e-dagang ini adalah barang pemerintah dan barang untuk publik. Ini harus benar-benar menjadi program nasional yang bukan pekerjaan pemerintah saja, tapi (kami juga) mendorongprivate sectordanmasyarakat,” kata Darmin saat menyampaikan hasil rapat koordinasi (rakor) yang dia pimpin di Jakarta, Rabu (10/2).

Rakor itu juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perdagangan Tom Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) TriawanMunaf, serta perwakilan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait pembiayaan, menurut Darmin, pemerintah tengah memfinalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) e-dagang, pembentukan badan layanan umum (BLU) yang dapat menyalurkan hibah pemerintah/universal service obligation/subsidi pemerintah kepada digital UMKM dan startup e-dagangplatform, dan pengoptimalisasian lembaga keuangan bank sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR).

Selain itu finalisasi skema penyediaan hibah untuk penyelenggaraan inkubator bisnis, skema penyediaan hibah yang sumbernya berasal dari CSR BUMN, skema penyertaanmodal melalui modal ventura serta skema penyediaan seed capital /”bapak angkat” pemain teknologi informasi dan komunikasi. “Juga membuat kebijakan urun dana sebagai alternatif pendanaan termasuk kerangka manajemen risikonya,” kata dia.

OJK saat ini telah mengeluarkan peraturan OJK soal venture capital dan tengah menyiapkan regulasi soal crowd funding (equity dan debt crowdfunding) sebagai alternatif pembiayaan. “Selain itu, soal aturan teknologi board juga dalam dua tahun ke depan harus disiapkan,” tandas Darmin.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, selain pembiayaan, perpres juga akan mengatur soal perlindungan konsumen di mana pemerintah akan mengembangkannational payment gateway secara bertahap yang dapat meningkatkan layanan pembayaran ritel elektronik (termasuk e-dagang). Kemudian akan ada program inkubasi bagi starup untukmembantu perkembangan mereka, terutama pada tahap awal serta mempersiapkan kebutuhan talenta untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem e-dagang.

“Terkait sistem pembayaran, Pak Ronald Waas (deputi gubernur BI bidang sistem pembayaran) nanti akan mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat payment gateway. Jadi, nanti perusahaan existing yang mempunyai kemampuan interoperability untuk transaksi berbasis ATM (PT Artajasa Pembayaran Elektronis pengelola jaringan ATMBersama, Rintis Sejahtera pengelola jaringan ATM Lrima, PT Sigma Cipta Caraka yang mengelola ATM Link, dan PT Daya Network Lestari yang mengelola jaringan ATM Alto) akan di-switch, termasuk aturan untuk sistem charging-nya,” kata dia.

Rudiantara menambahkan, perpres juga mengatur soal perpajakan dengan melakukan penyederhanaan kewajiban perpajakan atau tata cara perpajakan bagi pelaku star tup edagang, pemberian insentif pajak bagi investor dan startup e-dagang, serta persamaan perlakuan perpajakan berupa kewajiban untukmendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing.

“Misalnya, kemudahan bagi pengusaha kecil kelas UKMdengan omzet Rp 4,8miliar tetap berlaku PPh final 1%, kemudian pada saat tax ratiorencananya dinaikan dan pajak absolutnya juga pasti naik, tapi tetap ada penundaan pajak bagi startup misalnya,” kata dia.

Tanggung Jawab Berbeda

Kepala Bekraf Triawan Munaf menyatakan, koordinasi antar-kementerian dan lembaga (K/L) sangat dibutuhkan dan akan menjadi tugas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Masing-masing K/L akan menjalankan roadmap e-commerce dengan timing yang ditentukan karena masing-masing memiliki tanggung jawab yangberbeda.

Dari Bekraf, kata dia, ada beberapa masukan seperti perlindungan pelaku e-commerce yang kebanyakan dari ekonomi kreatif. Lalu penyederhanaan perpajakan, insentif pajak investor, skema penyediaan untuk hibah dimana diharapkan ada hibah bagi ekonomi kreatif untuk inkubasi. Kemudian terkait crowdfunding apakah berdasarkan equity, utang, atau carity. Jika carity tidak ada kepemilikan saham itu tidak akan diatur oleh OJK, namun jika sifatnya ada penyertaan dengan equity akan diatur.

“Di bidang musik juga ada tentang bagaimana softwarememungut royalti yang sedang dikembangkan UMKM. OJK juga tengah membahas soal fintech,” kata dia.

Secara umum, perpres peta jalan e-dagang mencakup tujuh hal yang meliputi pembiayaan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Kemudian soal logistik yang mencakup pemanfaatan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman logistik e-dagang dan mengurangi biaya pengiriman. Pemerintah membantu pengembangan alih daya fasilitas logistik e-dagang khususnya untuk pengembangan e-dagang untuk UKM, penguatan perusahaan kurir lokal/ nasional yang berdaya saing.

Juga soal peningkatan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industri edagang. Kemudian soal Pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan edukasi bagi seluruh ekosistem e-dagang, penyelenggaraan kampanye kesadaran nasional e-dagang melalui media online dan offline di seluruh Indonesia, pemberian edukasi e-dagang bagi para pembuat kebijakan agar mendapatkan pemahaman tentang e-dagang sesuai peran pemerintah baik pusat maupun daerah, meningkatkan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industry e-dagang.

Terakhir soal cyber security dengan meningkatkan kesadaran pedagang online dan publik terhadap kejahatan dunia maya dan pelaku tentang pentingnya keamanan transaksi elektronik.

Share:

Twitter